Soal Retret Kepala Daerah, Ini Respons DPD

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyatakan bahwa rencana retreat untuk kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tidak perlu dikaitkan dengan anggaran yang besar untuk pelaksanaannya.

"Tidak perlu langsung dikaitkan dengan seberapa besar anggaran, memang mengadakan retreat selevel kepala daerah itu harus memakan anggaran yang tinggi? Tidak juga," ujar Sultan setelah menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana membangkitkan semangat untuk membangun bangsa dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme.

Baca Juga: Penghapusan Ambang Batas 20 Persen Pencalonan Presiden, DPD RI Bilang Ini

Untuk itu, Sultan mengungkapkan bahwa semangat kebangsaan harus dimulai dari tingkat bawah, salah satunya dengan mengumpulkan kepala daerah dalam kegiatan retreat.

"Membangun semangat nasionalisme, membuat patriotisme kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat, lebih tinggi, kemudian menyatukan kepala daerah," jelasnya.

Sultan juga menilai bahwa retreat kepala daerah terpilih itu dilaksanakan untuk memastikan visi-misi serta program-program pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik di daerah.

"Lalu di situ juga ada unsur bagaimana memberi semangat kepada kepala daerah terpilih, bahwa sudah saatnya kita membangun Indonesia, membangun daerah secara maksimal dengan model kepemimpinan yang tidak lagi sendiri-sendiri," tambahnya.

Baca Juga: Wamendagri di DPD: 28 Petugas Penyelenggara Meninggal Saat Pilkada 2024

Karena itu, Sultan menyatakan dukungannya serta apresiasinya terhadap rencana pelaksanaan retreat kepala daerah terpilih oleh Presiden Prabowo.

"Saya pribadi, saya merasa (retreat kepala daerah) sesuatu yang baru dan patut untuk diapresiasi, bahkan didukung. Model kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan nasional yang melakukan retreat, tetapi kepala daerah," tuturnya.

Sebelumnya, pada Jumat, 10 Januari 2025, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa rencana retreat kepala daerah setelah dilantik, seperti yang pernah dilakukan oleh Kabinet Merah Putih (KMP), bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

"Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama," kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Namun, Yusril juga menyampaikan bahwa hingga kini belum ada pembahasan mengenai apakah retreat tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama dengan tempat KMP menguatkan koordinasi, yaitu di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.