Ntvnews.id, Jakarta - Sebuah laporan yang menghubungkan Donald Trump, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), dengan dugaan pelanggaran kriminal dirilis pada Selasa, 14 Januari 2024., hanya seminggu sebelum pelantikannya kembali. Trump sebelumnya menjabat sebagai presiden dari 2017 hingga 2021.
Dilansir dari Reuters, Rabu, 15 Januari 2025, Laporan yang disusun oleh Penasihat Khusus AS, Jack Smith, menuduh Trump terlibat dalam "upaya kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya" untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilihan presiden 2020. Namun, laporan tersebut terbentur oleh kemenangan Trump dalam pemilu 2024.
Smith merinci alasan pengajuan empat dakwaan terhadap Trump, termasuk tuduhan upaya menghalangi pengumpulan dan sertifikasi hasil suara setelah kekalahannya dari Joe Biden pada 2020.
Baca Juga: Trump dan Putin Segera Lakukan Pembicaraan Terkait Konflik Ukraina
Bukti yang disajikan dalam laporan itu disebut cukup untuk menghukum Trump di pengadilan, tetapi pelantikannya yang akan berlangsung pada 20 Januari 2025 membuat proses tersebut sulit dilakukan.
"Penilaian bahwa keputusan saya sebagai jaksa dipengaruhi atau diarahkan oleh pemerintahan Biden atau aktor politik lainnya adalah klaim yang menggelikan," tulis Smith dalam suratnya.
Setelah laporan dirilis, Trump menyebut Jack Smith sebagai "jaksa bodoh" di platform Truth Social miliknya, dengan klaim bahwa Smith gagal membawa kasusnya ke pengadilan sebelum pemilu.
Sementara itu, tim pengacara Trump menyebut laporan tersebut sebagai "serangan bermotif politik" yang dapat mengganggu transisi kepemimpinan jika dirilis sebelum Trump kembali menjabat.
Trump, yang telah menghadapi berbagai dakwaan sejak meninggalkan Gedung Putih pada 2021, sebelumnya terlibat dalam kasus kontroversial terkait pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels. Dugaan ini muncul dari pembayaran sebesar 130 ribu dolar AS atau sekitar Rp1,9 miliar pada 2016 untuk menutupi hubungan seksual yang terjadi pada 2006, saat Trump telah menikah dengan Melania.
Baca Juga: Jerman Tuding Donald Trump Mau Memecah Belah Eropa
Pembayaran itu dilakukan melalui pengacara Trump, Michael Cohen, menggunakan perusahaan cangkang sebelum Trump mengganti biaya tersebut. Trump Organization kemudian mencatat pembayaran penggantian itu sebagai "biaya hukum." Kasus ini menjadikan Trump sebagai mantan presiden pertama yang didakwa melakukan kejahatan, dengan dakwaan pertama dikeluarkan pada Maret.
Selain itu, Trump juga menghadapi tujuh skandal spionase, termasuk tuduhan menyimpan dokumen rahasia secara ilegal di kediamannya. Dakwaan mencakup tindakan menyembunyikan dokumen dalam penyelidikan federal, meminta sekutu memberikan pernyataan palsu, hingga membuat pernyataan yang menyesatkan.