Ntvnews.id, Beirut - Perdana Menteri Lebanon yang baru dilantik, Nawaf Salam, berkomitmen pada hari Selasa, 14 Januari 2025, untuk merekonstruksi rumah dan infrastruktur yang rusak akibat serangan Israel.
Dalam sebuah konferensi pers setelah bertemu dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Ketua Parlemen Nabih Berri di Beirut, Salam mengatakan, "Saya berharap dapat membangun negara yang modern, adil, dan berlandaskan prinsip sipil."
“Ini adalah waktu yang tepat untuk memulai babak baru yang mengutamakan keadilan dan keamanan. Rekonstruksi bukan sekadar janji, tetapi sebuah tanggung jawab,” tambahnya.
Salam, yang berusia 71 tahun dan merupakan hakim di Mahkamah Internasional, ditunjuk oleh Presiden Aoun pada Senin untuk membentuk pemerintahan baru setelah memperoleh dukungan dari 84 anggota parlemen di parlemen Lebanon yang beranggotakan 128 orang.
Baca juga: Sudah Gencatan Senjata, Israel Kembali Serang Lebanon
“Setelah mengalami penderitaan akibat agresi Israel dan krisis ekonomi, saatnya bagi kita untuk memulai fase baru menuju kemajuan dan peluang,” ujar Salam.
Salam juga mengidentifikasi sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi pemerintahannya, termasuk menangani dampak serangan Israel terbaru, melaksanakan Resolusi PBB 1701, dan memastikan pelaksanaan penuh perjanjian gencatan senjata.
Dia juga menyerukan penguatan otoritas negara Lebanon di seluruh wilayahnya.
“Pemerintah akan merancang rencana menyeluruh untuk membangun ekonomi yang produktif dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi mendatang,” kata Salam.
Salam dipilih sebagai calon perdana menteri konsensus untuk mengakhiri kebuntuan politik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun di Lebanon.
Perpecahan politik yang mendalam di Lebanon, terutama antara faksi-faksi seperti Hizbullah, Gerakan Amal, dan para rival mereka, telah lama memperlambat pembentukan pemerintahan, sering kali memakan waktu berbulan-bulan.
Baca juga: UNIFIL Kecam Tindakan Israel yang Hancurkan Menara Pengawas Lebanon
Namun, perubahan di tingkat regional dan menurunnya pengaruh aktor politik tradisional dapat mempercepat proses pembentukan pemerintahan ini.
Menurut sistem politik sektarian Lebanon, perdana menteri harus beragama Muslim Sunni, presiden beragama Kristen Maronit, dan ketua parlemen beragama Muslim Syiah.
Salam akan memimpin pemerintahan pertama di bawah Presiden Joseph Aoun, yang baru saja terpilih pekan lalu setelah lebih dari dua tahun kursi presiden kosong karena perselisihan politik.
Pemilihan presiden dilakukan setelah dua bulan serangan besar oleh militer Israel pada musim gugur lalu, yang semakin memperburuk perpecahan politik dan kesulitan ekonomi di Lebanon.
(Sumber: Antara)