Luhut Bakal Ajukan ke Prabowo Program 'Family Office' Dimulai Februari 2025

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa ia akan mengajukan rencana untuk memulai program Family Office kepada Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025.

“Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan,” kata Luhut, Rabu, 15 Januari 2025.

Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Punya 2 Jabatan di Kabinet Prabowo, Apa Saja?

Luhut menambahkan bahwa studi terkait penerapan Family Office di Indonesia telah dilakukan sejak lama. Dia juga optimistis Presiden Prabowo akan menyetujui rencana tersebut.

“Kita sudah lama studi dan kita tidak mau kalah dengan negara tetangga kita. Jangan sampai kita didahului,” ujarnya.

Ketua DEN tersebut juga menyebutkan bahwa pihaknya akan menyusun insentif yang lebih kompetitif dibandingkan negara-negara sejenis, termasuk Malaysia.

Baca Juga: Menko Luhut Lapor Ke Jokowi dan Prabowo Soal Family Office: Uang Bertaburan Pengin Masuk Indonesia

“Mereka kasih insentif yang sangat kompetitif. Kita juga harus. Kalau tidak, kita kalah,” katanya lagi.

Gagasan mengenai Family Office pertama kali disampaikan Luhut saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wacana tersebut ia sampaikan kepada para delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk Family Office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut.

Baca Juga: Menko Luhut Targetkan Aturan Family Office Terbentuk Sebelum Jokowi Lengser

Pada Juli 2024, Luhut mengungkapkan bahwa beberapa konglomerat asing sudah menunjukkan minat untuk mendaftar dalam program Family Office, yang memungkinkan keluarga kaya menginvestasikan dana mereka di Bali.

Menurutnya, tim yang menangani program tersebut sudah mulai bekerja dan merencanakan kunjungan ke negara-negara atau wilayah administratif khusus yang telah menerapkan konsep serupa, seperti Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Singapura.

Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mempelajari cara pengelolaan dana oleh orang kaya dan menjadikannya sebagai salah satu referensi dalam mengembangkan konsep investasi tersebut.

Luhut berharap bahwa penerapan Family Office ini dapat diterapkan juga di kota-kota lain, termasuk Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

(Sumber Antara)