Presiden Korsel Ditangkap, Hukuman Mati Jadi Bayang-bayang

Ntvnews.id, Seoul - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, akhirnya ditangkap pada Rabu, 15 Januari 2025 setelah drama darurat militer yang melibatkan ratusan penyidik antikorupsi dan polisi yang menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung berminggu-minggu.

Yoon, yang menghadapi tuduhan pemberontakan atas usahanya yang gagal memberlakukan darurat militer bulan lalu, menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap.

Dilansir dari AFP, Kamis, 16 Januari 2025, Yoon dapat menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika terbukti bersalah atas pemberontakan tersebut.

Baca Juga: Breaking News: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Ditangkap

Untuk menghindari penangkapan, Yoon telah bersembunyi selama berminggu-minggu di kediamannya, yang dijaga ketat oleh anggota Dinas Keamanan Presiden (PSS) yang tetap loyal padanya. Para pengawal Yoon memasang kawat berduri dan barikade, menjadikan kediamannya seperti "benteng" menurut pihak oposisi.

Upaya pertama pada 3 Januari gagal setelah terjadinya kebuntuan tegang selama berjam-jam antara pengawal dan penyidik antikorupsi yang bekerja sama dengan polisi. Yoon berjanji setelah itu untuk "berjuang sampai akhir."

Namun, pada Rabu dini hari, ratusan petugas polisi dan penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi mengepung kediaman Yoon lagi. Beberapa petugas memanjat tembok dan jalan setapak untuk mencapai gedung utama.

Baca Juga: Media Korea Selatan Soroti Pemecatan Shin Tae-yong

Setelah beberapa jam, pihak berwenang mengumumkan penangkapan Yoon, dan mantan presiden itu mengeluarkan pesan video yang sudah direkam sebelumnya.

"Saya memutuskan untuk merespons Kantor Investigasi Korupsi," kata Yoon dalam pesan tersebut, menambahkan bahwa meskipun ia tidak menerima legalitas investigasi tersebut, ia memutuskan untuk mematuhi guna "mencegah pertumpahan darah yang tidak diinginkan."

Yoon kemudian meninggalkan kediamannya dalam konvoi dan dibawa ke kantor Kantor Investigasi Korupsi.