Ketua DPD Usulan Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis, KSP: Memalukan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Jan 2025, 07:16
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
AM Putranto AM Putranto (Instagram)

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Letjen TNI (Purn) AM Putranto, memberikan tanggapan terhadap usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mengusulkan penggunaan zakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menilai bahwa usulan tersebut tidaklah tepat.

"Gak ada yang ngambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami," ujar Putranto di Gedung KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025.

Putranto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana zakat untuk program MBG, karena anggaran untuk program unggulan Presiden Prabowo tersebut sudah tersedia.

Baca Juga: Kemenekraf Libatkan Chef Profesional untuk Latih Juru Masak MBG

"Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu jadi enggak mengambil dana-dana itu (zakat)," jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dana zakat tidak seharusnya dipakai untuk program MBG. Menurutnya, Presiden Prabowo memiliki niat tulus dalam menjalankan program ini demi kebaikan masyarakat Indonesia.

"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa ibu hamil, pondok pesantren," terangnya.

Baca Juga: DPD Usul Zakat Biayai MBG, karena Masyarakat Indonesia Hidup Gotong Royong

Sebelumnya, DPD RI mengusulkan agar dana zakat masyarakat dapat dijadikan stimulus untuk mendukung pendanaan program MBG. Hal ini dimaksudkan untuk menutupi potensi kekurangan anggaran dalam program tersebut.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

x|close