Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menegaskan bahwa pemerintah tidak menggunakan dana zakat untuk membiayai pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Program ini telah menggunakan anggaran yang telah disediakan sebelumnya.
"Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu jadi enggak mengambil dana-dana itu (zakat)," ujar Putranto di Gedung KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Januari 2025.
Putranto menjelaskan bahwa penggunaan dana zakat untuk program MBG tidaklah tepat. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memiliki niat tulus dalam meluncurkan program ini untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Baznas Buka Peluang Gunakan Dana Zakat Untuk Makan Bergizi Gratis dengan Catatan
"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren," terangnya.
Meskipun demikian, Putranto menyatakan bahwa ia belum menerima informasi mengenai usulan dari DPD terkait pemanfaatan dana zakat untuk program MBG. Ia menekankan bahwa segala keputusan terkait terobosan dalam program MBG berada di bawah kendali Presiden Prabowo.
"Semua itu dari Bapak Presiden yang menentukan itu jadi sabar ya," kata dia.
Baca Juga: Baznas dan Kemenag Luncurkan Peta Jalan Zakat 2045
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengusulkan agar dana zakat dari masyarakat dapat dijadikan stimulus untuk mendukung pembiayaan program MBG. Usulan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam program tersebut.
"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.