Pemerintah Gaza Fokus Pulangkan Warga yang Terlantar Akibat Konflik

Ntvnews.id, Gaza  - Pemerintah daerah Gaza pada Kamis 16 Januari lalu, mengumumkan bahwa sedang mempersiapkan rencana untuk memfasilitasi pemulangan warga yang terlantar dari wilayah tengah dan selatan Jalur Gaza kembali ke rumah mereka di Kota Gaza dan bagian utara wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Kantor Media Gaza, Ismail Al Thawabteh, menyatakan kepada Anadolu bahwa rencana ini akan diumumkan dalam dua hari ke depan, lengkap dengan instruksi harian dan panduan untuk membantu warga Palestina yang terlantar melewati berbagai tahap pelaksanaan perjanjian gencatan senjata.

Baca Juga : Gencatan Senjata di Gaza, Arab Saudi: Isarel Harus Patuhi Kesepakatan

Al Thawabteh meminta warga Palestina yang terlantar untuk mengikuti protokol pemerintah dan menggunakan jalur pesisir Al Rasheed di bagian barat Gaza sebagai rute pemulangan, demi keselamatan mereka dan keluarga.

Menurut data Kantor Media Gaza, lebih dari dua juta orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik. Warga yang terlantar kini menghadapi kondisi sulit di sekolah-sekolah, tenda-tenda, dan jalanan, di tengah keterbatasan makanan, air, serta ancaman penyebaran penyakit.

Qatar pada Rabu mengumumkan kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 46.800 orang—mayoritas wanita dan anak-anak—dan melukai lebih dari 110.000 sejak 7 Oktober 2023.

Baca Juga : Gencatan Senjata Hamas-Israel di Gaza, Menlu RI: Kita Menyambut Baik

Kesepakatan ini mencakup tiga fase yang dijadwalkan mulai berlaku pada Minggu. Tahap pertama melibatkan pembebasan 33 tahanan Israel dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina. Perjanjian tersebut juga bertujuan untuk mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Perang Israel di Gaza telah mengakibatkan lebih dari 11.000 orang hilang, kehancuran luas, dan krisis kemanusiaan yang parah. Konflik ini menjadi salah satu bencana kemanusiaan global terburuk, dengan korban jiwa yang mencakup banyak orang tua dan anak-anak.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Baca Juga : Joe Biden Puas Gencatan Senjata: Berakhirnya Penderitaan Warga Gaza dan Israel

Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional terkait operasinya di daerah kantong tersebut.

(Sumber Antara)