Menlu AS Sebut China Musuh Paling Berbahaya, Beijing Buka Suara

Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China memberikan tanggapan terhadap pernyataan Marco Rubio, calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), yang menyebut China sebagai musuh terkuat dan paling berbahaya bagi AS.

"Amerika Serikat harus memiliki pandangan yang benar tentang China dan berhenti melakukan serangan serta fitnah yang tidak berdasar terhadap negara kami," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada Kamis, 16 Januari 2025.

Marco Rubio, yang dicalonkan oleh Donald Trump untuk menjadi Menteri Luar Negeri AS, mengungkapkan bahwa China adalah ancaman terbesar yang pernah dihadapi AS dalam sesi uji kelayakan dan kepatutan di Senat AS pada Rabu, 15 Januari 2025.

Rubio menyatakan bahwa China memiliki elemen-elemen yang tidak pernah dimiliki oleh Uni Soviet.

"China adalah musuh dan pesaing dalam bidang teknologi, industri, ekonomi, geopolitik, dan ilmiah di semua sektor. Ini adalah tantangan besar," ujar Rubio.

Guo Jiakun menjelaskan, "Perkembangan China didorong oleh logika sejarah yang berbeda dan kekuatan pendorong yang kuat. Tidak ada yang perlu disembunyikan mengenai tujuan kami, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kami dan memberikan kontribusi lebih besar bagi dunia."

Baca juga: Heboh Tagar 'Pengungsi TikTok' di Aplikasi Buatan China, Apa Itu?

Menurut Guo Jiakun, China memandang hubungan dengan AS berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama yang saling menguntungkan, seperti yang diajukan oleh Presiden Xi Jinping. China juga dengan tegas mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasionalnya.

Di Senat, Rubio dikenal sebagai salah satu pengkritik utama China, menyebut negara itu sebagai ancaman besar yang akan mempengaruhi abad ini.

Selain itu, Rubio juga memiliki sikap keras terhadap Iran, Venezuela, dan Kuba.

Rubio tidak hanya memperingatkan mengenai potensi ancaman terhadap keamanan nasional AS, tetapi juga berusaha menuntut pertanggungjawaban China atas pelanggaran hak asasi manusia. Pada tahun 2020, China menanggapi kritik Rubio dengan melarangnya memasuki negara tersebut.

Rubio menambahkan bahwa sebagian besar kemajuan yang dicapai China telah mengorbankan kepentingan AS.

"Dalam waktu kurang dari satu dekade, hampir semua hal penting dalam hidup kita akan bergantung pada izin dari China, mulai dari obat-obatan hingga film yang bisa kita tonton," katanya.

Rubio juga berjanji akan memperkuat pertahanan Taiwan, yang merupakan pulau demokrasi yang diklaim oleh Beijing, untuk mencegah potensi intervensi militer.

"Taiwan adalah bagian dari China dan masalah Taiwan sepenuhnya adalah urusan dalam negeri China, yang tidak dapat menerima campur tangan asing," ujar Guo Jiakun.

Tantangan terbesar untuk perdamaian di Selat Taiwan, lanjut Guo, adalah aktivitas separatis yang mendukung kemerdekaan Taiwan serta campur tangan asing.

"AS perlu menghormati prinsip satu China dan tiga komunike bersama China-AS, serta memenuhi komitmennya untuk tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan', menghentikan dukungan terhadap kekuatan separatis Taiwan, dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China terkait Taiwan," tegas Guo.

Baca juga: Dua Tahun Lagi, Mobil Berteknologi China dan Rusia Dilarang Masuk ke AS

Namun, Rubio mengungkapkan bahwa kedua negara memiliki kepentingan untuk berkomunikasi guna menghindari konflik bersenjata.

"Tidak pernah ada dua kekuatan seperti AS dan China yang berpotensi berkonflik dalam skala global, dan jika itu terjadi, dampaknya akan sangat buruk. Kita harus menghindari hal itu, dan begitu juga mereka," katanya.

Kemungkinan besar, Rubio, yang ayahnya adalah imigran Kuba di AS, berhasil melewati proses di Senat karena mendapat dukungan kuat dari anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, yang merupakan tempatnya berada.

Rubio diketahui pada 10 Agustus 2020 menerima sanksi dari pemerintah China bersama dengan politisi Partai Republik lainnya, seperti Ted Cruz, serta sembilan orang lainnya.

Rubio dan Cruz dikenal sebagai pendukung gerakan demokrasi di Hong Kong pada tahun 2019.

Terkait sanksi tersebut, Guo Jiakun tidak menjelaskan secara pasti apakah China akan mencabut sanksi terhadap Rubio setelah ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri AS.

Penunjukan Rubio sebagai Menteri Luar Negeri menunjukkan bahwa kebijakan Trump terhadap China mungkin akan lebih keras, melebihi sekadar tarif dan perdagangan, mengingat Rubio memandang China sebagai saingan strategis utama AS.

(Sumber: Antara)