Palestina Siapkan Layanan Darurat untuk Warga Gaza Pascagencatan Senjata

Ntvnews.id, Jakarta - Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa, memastikan kesiapan kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah Palestina dalam melaksanakan layanan tanggap darurat di Gaza begitu gencatan senjata mulai berlaku pada Minggu 19 Januari mendatang.

Kesiapan tersebut dipastikan melalui rapat online yang diadakan pada Kamis lalu, yang melibatkan para perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, menurut pernyataan dari Kantor Perdana Menteri Palestina.

Baca Juga: Pemerintah Gaza Fokus Pulangkan Warga yang Terlantar Akibat Konflik

Dalam rapat tersebut, Mustafa menyampaikan instruksi Presiden Mahmoud Abbas untuk menyatukan institusi pemerintah Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

PM Palestina menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dengan tim pemerintah di Gaza, termasuk staf medis, guru, tim teknis penyedia air dan listrik, serta badan-badan pemerintah lainnya.

Mustafa juga menyoroti bahwa bencana kemanusiaan yang melanda Gaza membutuhkan upaya bersama di bawah Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk membantu korban yang menderita akibat agresi Israel selama 15 bulan terakhir.

Selain itu, Mustafa juga menyebutkan pertemuannya dengan pejabat internasional di Norwegia dan Brussels, Belgia, untuk memperkuat koordinasi serta mewujudkan penyatuan institusi pemerintah Palestina.

Baca Juga: Gencatan Senjata di Gaza, Arab Saudi: Isarel Harus Patuhi Kesepakatan

Dalam rapat tersebut, peserta juga membahas rencana pengiriman generator listrik darurat, panel surya, serta material untuk memperbaiki fasilitas penting yang rusak dan jaringan air di Gaza.

Pada Rabu 15 Januari 2025, Qatar mengumumkan kesepakatan gencatan senjata untuk mengakhiri 15 bulan agresi Israel yang telah menyebabkan lebih dari 46.800 orang tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta lebih dari 110.000 orang terluka.

Gencatan senjata tersebut, yang mulai berlaku pada Minggu, mencakup pertukaran tahanan dan upaya menuju gencatan senjata permanen serta penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Agresi Israel di Gaza juga menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, kehancuran luas, dan bencana kemanusiaan yang merenggut nyawa banyak lansia dan anak-anak.

Baca Juga: Gencatan Senjata di Gaza, Arab Saudi: Isarel Harus Patuhi Kesepakatan

Sebagai tanggapan terhadap serangan ini, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Israel juga menghadapi gugatan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida yang terjadi selama serangan di Gaza.

(Sumber Antara)