Ntvnews.id, Jakarta - Kabinet Keamanan dan Politik Israel akhirnya menyetujui kesepakatan penting terkait gencatan senjata di Gaza pada Jumat, 17 Januari 2025.
Meskipun ada tiga menteri dilaporkan menentang keputusan ini, langkah tersebut tetap berhasil mendapatkan persetujuan mayoritas.
Kabinet Keamanan, yang terdiri dari 11 menteri, memutuskan untuk membawa kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata ini ke sidang Kabinet penuh yang dijadwalkan berlangsung Jumat malam, 17 Januari 2025.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden meyakini bahwa usulan gencatan senjata di Jalur Gaza yang disampaikannya pada Mei 2024 akan segera terwujud sebelum masa jabatannya berakhir. (Antara)
Baca Juga: Gencatan Senjata Gaza Berlaku pada Minggu 19 Januari 2025
Kesepakatan ini diharapkan menjadi titik terang dalam upaya mengakhiri konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.
Menurut pernyataan resmi dari kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk politik, keamanan, dan kemanusiaan.
"Setelah mengevaluasi semua aspek politik, keamanan, dan kemanusiaan, serta menyadari kesepakatan yang diusulkan sejalan dengan tujuan perang, Komite Menteri untuk Urusan Keamanan Nasional (Kabinet Politik-Keamanan) merekomendasikan pemerintah untuk menyetujui rencana yang diusulkan," tulis pernyataan itu, dikutip dari Antara.
Kondisi di Gaza akibat serangan Israel. (Antara)
"Dewan Kabinet diharapkan akan bersidang pada hari ini," bunyi pernyataan tersebut lagi.
Namun, keputusan ini tidak sepenuhnya mulus. Tiga menteri dilaporkan memberikan suara menolak, yakni Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Kerja Sama Regional David Amsalem, yang semuanya berasal dari Partai Likud.
Kendati demikian, dukungan dari mayoritas anggota Kabinet dipandang sebagai langkah strategis menuju perdamaian yang lebih stabil di kawasan.