Jubir PCO Ungkap Program MBG Tidak Pangkas Anggaran Lain

Ntvnews.id, Jakarta - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, menegaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengorbankan anggaran untuk program lain.

"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 18 Januari 2025.

Dedek menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan fokus ulang terhadap prioritas program kerjanya.

Ia juga mengungkapkan, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran negara diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.

Namun, di era Presiden Prabowo, prioritas tersebut berubah menjadi pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini terlihat dari alokasi anggaran MBG sebesar Rp71 triliun dan program pemeriksaan kesehatan gratis dengan dana Rp4,7 triliun.

Baca Juga: Mendagri Sebut Daerah Bakal Bantu Hingga Rp5 Triliun untuk Dukung Program MBG

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp8 triliun untuk pemeriksaan TBC gratis, terpisah dari program pemeriksaan kesehatan bagi warga yang berulang tahun.

Peningkatan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, juga menjadi fokus dengan anggaran sebesar Rp15 triliun.

"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," jelasnya.

Dedek juga mencatat, salah satu sektor yang mengalami pengurangan alokasi anggaran adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Anggaran untuk proyek ini saat ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Kasus Keracunan Makanan Program MBG di Sidoarjo, Jubir Presiden: Perketat Pelaksanaan SOP

Menurut Dedek, penurunan tersebut adalah hal yang wajar karena fokus pembangunan kini bergeser untuk melibatkan sektor swasta.

Dedek menambahkan, pembangunan masif oleh pemerintah sebelumnya dimaksudkan untuk menarik perhatian sektor swasta, terutama investor asing, agar mereka melihat keseriusan pemerintah dalam membangun IKN.

"Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai," kata Dedek.