Gaza Kelar, Kini PBB Desak Militer Israel Mundur dari Wilayah Lebanon

Ntvnews.id, Tel Aviv - Jean-Pierre Lacroix, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, menggambarkan gencatan senjata antara Lebanon dan Israel sebagai situasi yang "rapuh" dan mendesak Israel untuk segera menarik pasukannya dari wilayah Lebanon.

"Meski gencatan senjata antara Lebanon dan Israel masih rapuh, namun hingga kini tetap bertahan," ungkap Lacroix dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Dilandir dari Anadolu, Senin, 20 Januari 2025, Lacroix juga mencatat komitmen pemerintah Lebanon dalam menjaga kesepakatan gencatan senjata dan menegaskan bahwa Pasukan Perdamaian Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) akan terus mendukung kedua belah pihak.

Baca Juga: PM Lebanon Lebanon Berjanji Bakal Bangun Rumah Warga yang Hancur Diserang Israel

"Penempatan lebih lanjut Pasukan Bersenjata Lebanon (LAF) bergantung pada penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF)," tambahnya.

Lacroix menyambut rencana penarikan bertahap IDF yang kemudian diikuti dengan penempatan LAF.

Namun, ia menyoroti bahwa dengan hanya tinggal 10 hari hingga akhir periode 60 hari yang ditetapkan untuk penarikan, Israel masih melakukan penghancuran terowongan, bangunan, dan lahan pertanian.

"Beberapa serangan udara juga dilaporkan, di samping pelanggaran terhadap ruang udara Lebanon yang terus terjadi," tambahnya.

Lacroix menekankan bahwa keberadaan militer Israel di wilayah Lebanon merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 yang mengakhiri perang Lebanon tahun 2006.

Ia mendesak Israel untuk "segera menarik pasukannya dari wilayah Lebanon, setidaknya sebelum periode yang ditetapkan dalam pengumuman gencatan senjata berakhir."

Lacroix juga melaporkan bahwa personel PBB tetap berada di markas UNIFIL atau berlindung di bunker akibat serangan militer Israel.

Baca Juga: Lagi, Israel Langgar Gencatan Senjata dengan Lakukan Tiga Serangan di Lebanon Selatan

"Operasi UNIFIL semakin terhambat oleh keberadaan bahan peledak yang tersisa, blokade jalan oleh IDF di berbagai lokasi, serta gangguan dari warga setempat," jelasnya.

Patrick Gauchat, kepala Organisasi Pengawas Gencatan Senjata PBB (UNTSO), juga melaporkan kehadiran militer Israel di zona pemisahan.

"IDF terus melakukan konstruksi dengan alat berat di zona pemisahan dan memasang peralatan komunikasi di sana," ujar Gauchat.

Ia juga menyebutkan bahwa Pasukan Pengamat Disengagement PBB (UNDOF) telah memperingatkan Israel tentang pelanggaran terhadap kesepakatan pelepasan kekuatan tahun 1974 akibat kehadiran mereka di zona pemisahan.

"Beberapa warga di zona pemisahan juga memprotes pencarian oleh IDF di desa mereka, dengan beberapa melaporkan penangkapan anggota keluarga mereka," tambahnya.

Gauchat menegaskan bahwa kesepakatan pelepasan kekuatan antara Israel dan Suriah masih berlaku dan mengatakan, "Sangat penting bagi pasukan penjaga perdamaian PBB untuk menjalankan tugas mereka tanpa hambatan."

Sejak kelompok oposisi Suriah menggulingkan Bashar Assad pada 8 Desember, Israel meningkatkan serangan udaranya di seluruh wilayah Suriah, yang dianggap melanggar kedaulatan negara tersebut.

Israel juga secara sepihak menghentikan Kesepakatan Pelepasan Kekuatan tahun 1974 dengan Suriah dan menempatkan pasukan di zona penyangga demiliterisasi di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Langkah tersebut mendapat kecaman dari PBB dan sejumlah negara Arab.

Meskipun Israel mengklaim bahwa kehadirannya bersifat sementara, beberapa pejabat mengindikasikan perlunya mempertahankan pengaruh di Suriah untuk jangka panjang.