Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) protes atas pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang oleh TNI Angkatan Laut (AL). Sebab, KKP merasa pembongkaran pagar laut itu dilakukan tanpa berkoordinasi dengan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.
"Kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP," ujar Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin, Minggu, 19 Januari 2025.
Menurut Doni, pembongkaran pagar tanpa koordinasi itu justru berpeluang mengaburkan proses hukum yang tengah berjalan.
Menurutnya, KKP memilih berhati-hati dalam kasus ini, mempertimbangkan banyak hal dalam penyelidikan. Khususnya terkait keberlanjutan ekosistem di wilayah sekitarnya.
"Beberapa informasi yang sedang kami teliti adalah pemasangan paranet di sana, yang berarti kemungkinan perubahan kondisi alam sekitarnya. Tentu ini punya dampak lingkungan juga," kata dia.
KKP pun berharap agar ke depan seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi guna memastikan setiap langkah yang diambil tak hanya mendukung kepentingan bersama, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku.
KKP memastikan proses penyelidikan kasus ini terus berjalan, termasuk pemanggilan pihak-pihak yang diduga terkait.
"KKP tetap berkomitmen menjaga sinergi dengan TNI AL dan semua pemangku kepentingan lainnya demi menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut kita," jelas dia.
Sebelumnya, TNI AL bersama nelayan membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu, 18 Januari 2025. Pembongkaran dipimpin Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta Brigjen (Mar) Harry Indarto.
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama I Made Wira Hady menarget pembongkaran pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang rampung paling cepat dalam 10 hari.