Kisruh Pagar Laut, Dasco Sebut Bakal Panggil Menteri KKP Trenggono ke Senayan

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono yang menyayangkan tindakan TNI Angkatan Laut (AL) dalam membongkar pagar laut misterius di Tangerang. Dasco menyarankan Menteri KKP untuk meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait mengenai isu tersebut.

"Pesan dari kita kepada kementerian KKP untuk melakukan koordinasi dengan institusi terkait," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Senin, 20 Januari.

Ketua Harian DPP Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa Menteri KKP telah menyampaikan kepadanya bahwa pembongkaran pagar laut tersebut akan dilakukan dalam waktu 20 hari. Oleh karena itu, ia menilai bahwa persoalan ini tidak perlu menjadi bahan polemik.

Baca Juga: Jelang Pertemuan Prabowo-Megawati, Dasco: Ini Hal yang Baik

"Saya sudah tanya menteri KKP, menteri KKP bilang bahwa pembongkaran pagar laut itu akan dilakukan oleh KKP. Menteri KKP sudah menyebutkan dalam jangka waktu 20 hari dan kemudian ada yang diserahkan untuk barang bukti sehingga saya pikir polemik yang ada di lapangan bisa selesai dengan tupoksi masing-masing," jelas Dasco.

Dasco juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPR, yang bermitra dengan KKP, akan mengadakan rapat membahas hal ini setelah masa sidang DPR dimulai kembali.

"Mungkin ya, karena agenda dari komisi teknis belum ada, mungkin setelah masuk masa sidang kita lihat di komisi teknis yang bersangkutan," tutupnya.

Sebelumnya, KKP menyatakan penyesalan terhadap pembongkaran pagar laut misterius di Tangerang yang dilakukan oleh TNI AL pada Sabtu, 18 Januari, tanpa koordinasi dengan Menteri Sakti Wahyu Trenggono.

Baca Juga: Sufmi Dasco Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-52 untuk PDIP

"Kami menyayangkan pembongkaran pagar laut tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, dalam keterangannya pada Minggu, 29 Januari.

Doni menambahkan bahwa pembongkaran yang dilakukan tanpa koordinasi berpotensi mengaburkan proses hukum yang sedang berlangsung. KKP, menurutnya, memilih untuk berhati-hati dalam menangani kasus ini, terutama mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem di wilayah tersebut.

"Beberapa informasi yang sedang kami teliti adalah pemasangan paranet di sana, yang berarti kemungkinan perubahan kondisi alam sekitarnya. Tentu ini punya dampak lingkungan juga," jelas Doni.