Sekjen Golkar: Capaian 100 Hari Prabowo-Gibran 'Top Markotop!'

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Sarmuji, menilai bahwa kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran Top Markotop, yang tercermin dari tingkat kepuasan publik yang tinggi berdasarkan hasil survei terbaru.

Sarmuji mengungkapkan bahwa hasil survei yang dirilis oleh Kompas merupakan fakta yang mendukung klaim mereka, dengan menyatakan bahwa kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran sangat luar biasa.

Dia juga menambahkan bahwa dalam pandangannya, pemerintahan Prabowo-Gibran telah mencapai hasil yang signifikan di berbagai sektor, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi sorotan utama.

Baca Juga: Surya Paloh Puji Tingginya Kepuasan Publik Jelang 100 Hari Prabowo-Gibran

Menurutnya, beberapa pencapaian yang patut diapresiasi dalam 100 hari pemerintahan ini adalah program makan bergizi, hilirisasi dan industrialisasi, pemberantasan judi online, penanggulangan mafia tanah, serta penurunan angka stunting, selain pencapaian lainnya di sektor ekonomi.

Sarmuji juga menyebutkan bahwa jika ada kekurangan dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran, itu lebih disebabkan oleh penyesuaian nomenklatur yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Penyesuaian ini perlu dipercepat agar kinerja pemerintah dapat lebih optimal.

Pada hari Senin, Litbang Kompas merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menunjukkan bahwa 80,9 persen responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan tersebut.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 80,9 Persen Masyarakat Puas di 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Persentase kepuasan publik ini merupakan yang tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pada Januari 2015 hanya mendapatkan angka kepuasan 65,1 persen.

Survei ini dilakukan pada 4-10 Januari 2025 dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. (Sumber: Antara)