Menteri KKP Ungkap Arahan Presiden Soal Pagar Laut: Selidiki Sampai Tuntas Secara Hukum

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menghadapi sorotan terkait temuan pagar laut ilegal di Tangerang, Banten. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kasus ini harus diselidiki secara hukum hingga tuntas.

“Tadi arahan bapak presiden , selidiki sampai tuntas secara hukum supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada itu harus menjadi milik negara, nah itu kasusnya seperti itu,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Januari 2025.

Pagar laut tersebut terindikasi dibangun untuk mencegah abrasi dan mengakibatkan sedimentasi yang dapat membentuk daratan. Berdasarkan temuan awal, luas daratan baru ini diperkirakan mencapai 30 ribu hektar.

Namun, pembangunannya dilakukan tanpa izin KKPRL, yang merupakan syarat utama untuk pemanfaatan ruang laut.

Baca Juga: Polemik Pagar Laut, Menteri KKP Trenggono Dipanggil Prabowo ke Istana

Lebih jauh, Menteri Trenggono mengungkapkan adanya sertifikat hak milik (SHM) di bawah laut yang ditemukan oleh Kementerian ATR/BPN.

"Ini aneh. Di dasar laut tidak boleh ada sertifikat. Keberadaan sertifikat tersebut jelas ilegal menurut aturan," ujarnya.

Sertifikat ini diduga akan digunakan untuk mengklaim daratan baru yang terbentuk dari sedimentasi.

Selain itu, Trenggono mengapresiasi langkah TNI AL yang telah memulai pembongkaran pagar tersebut. Untuk memastikan proses hukum berjalan transparan, rapat koordinasi dengan TNI AL, Bakamla, Baharkam Polri, dan pihak-pihak terkait akan digelar Rabu mendatang.

"Kami ingin semua keputusan diambil secara bersama agar tidak ada pihak yang menggugat KKP di kemudian hari," tegasnya.

Baca Juga: Menteri KKP Minta Pagar Laut di Tangerang Jangan Dulu Dibongkar

Menteri Trenggono juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat nelayan dalam penyelesaian kasus ini.

"Nelayan adalah pihak yang paling terdampak oleh pagar ini. Kepentingan mereka harus menjadi prioritas," katanya.

Kasus pagar laut ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan ruang laut di Indonesia. Menteri Trenggono mengakui bahwa pengawasan belum optimal.

"Kapal pengawasan kita masih terbatas. Luasnya wilayah laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi tantangan besar," jelasnya.