Puan Sebut DPR Bakal Cermati Program Prabowo Agar Sesuai dengan Keuangan

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa DPR RI akan menjalankan peran pengawasannya untuk memastikan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Puan menekankan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki perencanaan matang dan risiko yang terukur serta memenuhi prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, termasuk efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, serta berlandaskan keadilan dan kepatutan.

"Setiap program pemerintah yang memiliki tujuan yang baik, tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat," ujarnya dalam pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca Juga: Puan Apresiasi 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Puan juga mengingatkan bahwa Tahun Anggaran 2025 menjadi periode awal penggunaan APBN di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, akan ada berbagai kebijakan strategis yang memerlukan penyesuaian pada kementerian, lembaga pemerintah, program kerja, serta kebijakan fiskal lain.

Untuk itu, Puan menyatakan bahwa DPR RI akan terus memantau pelaksanaan APBN 2025 agar berjalan optimal dan benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk pendapatan rakyat, pemenuhan kebutuhan dasar, kemudahan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi masyarakat.

Di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global yang masih berlangsung, Puan berharap pemerintah dapat mengantisipasi potensi risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan negara dan fiskal.

Baca Juga: Sekjen Golkar: Capaian 100 Hari Prabowo-Gibran 'Top Markotop!'

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan untuk menciptakan kondisi ekonomi nasional yang kondusif, serta memastikan pengeluaran pemerintah semakin efektif dan efisien.

Pemerintah juga didorong untuk terus mengembangkan kebijakan yang mampu menarik investasi dan menciptakan iklim usaha yang ramah bagi investor.

"DPR RI melalui AKD terkait, dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya, akan mencermati dan menindaklanjuti bersama mitra kerja pemerintah, untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif, bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat," ungkapnya.