Senat AS Sahkan Marco Rubio Sebagai Menlu Saat Pelantikan Trump

Ntvnews.id, Jakarta - Senat Amerika Serikat pada Senin 20 Januari 2025 resmi menyetujui Marco Rubio sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan Presiden Donald Trump. Rubio menjadi pejabat pertama yang mendapat persetujuan Senat pada hari pelantikan presiden.

Pemungutan suara berlangsung hanya beberapa jam setelah upacara pelantikan Trump, dengan hasil bulat 99-0.

Tantangan Diplomatik

Sebagai Menteri Luar Negeri, Rubio akan menghadapi berbagai tantangan global, termasuk perang Rusia melawan Ukraina serta konflik yang melibatkan Israel di Gaza dan Lebanon.

Baca juga: Panama Bantah Klaim Trump Bahwa AS Akan Ambil Alih Terusan Panama

Rubio, yang terpilih sebagai anggota Senat pada 2010, dikenal memiliki sikap tegas terhadap Iran, Kuba, Venezuela, dan China. Belakangan, ia juga semakin mendukung kebijakan luar negeri Presiden Trump, termasuk menyerukan diakhirinya perang Rusia-Ukraina yang menurutnya telah memasuki "kebuntuan" dan "perlu segera diselesaikan."

Sikap Terhadap Israel

Rubio, pendukung setia Israel, secara konsisten mengambil posisi garis keras. Tahun ini, ia menuduh Presiden Joe Biden menarik perhatian kelompok "anti-semit" di Partai Demokrat dengan mengkritik tindakan Israel di Gaza. Rubio juga mendesak pencabutan visa mahasiswa asing yang terlibat dalam protes pro-Palestina, menyebut mereka sebagai "simpatisan teroris."

Pada November, Rubio menolak seruan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, dengan menyebut Hamas sebagai “binatang buas” dan menegaskan: "Saya ingin Israel menghancurkan setiap elemen Hamas yang dapat mereka temukan."

Larangan TikTok dan Iran

Rubio juga aktif dalam upaya melarang TikTok, mengklaim aplikasi tersebut menyebarkan "propaganda pro-Hamas, anti-Israel" dan menimbulkan "ancaman eksistensial bagi negara kita."

Setelah serangan rudal Iran terhadap Israel pada Oktober, Rubio mendesak respons keras dari Israel. "Saya mendesak pemberlakuan kembali kampanye dengan tekanan maksimum terhadap Iran dan sepenuhnya mendukung hak Israel untuk merespons secara tidak proporsional guna menghentikan ancaman ini," katanya.

(Sumber: Antara)