Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Makan Bergizi Gratis Hingga Penurunan Biaya Haji

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka masa sidang DPR untuk Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 setelah anggota dewan menjalani masa reses. Dalam pidato pembukaan masa sidang DPR ini, Puan menyoroti sejumlah isu termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mulai dijalankan Pemerintah.

Pembukaan masa sidang DPR digelar dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Baca Juga: Istana Ungkap Menu Susu Program MBG Diprioritaskan untuk Wilayah Penghasil

“Selamat datang bagi seluruh anggota DPR RI yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya,” kata Puan di awal pidato pembukaan masa sidang DPR.

“Semoga selama masa reses, seluruh anggota DPR RI dapat memanfaatkannya secara optimal untuk menjaring aspirasi masyarakat dan akan ditindaklanjuti melalui berbagai fungsi DPR RI pada masa persidangan ini,” imbuhnya.

Buka Masa Sidang DPR, Puan Singgung Makan Bergizi Gratis Hingga Penurunan Biaya Haji (Istimewa)

Dalam kesempatan tersebut, Puan pun mengucapkan Selamat Hari Natal Tahun 2024 kepada umat Nasrani dan Selamat Tahun Baru 2025 kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia berharap kebaikan menyertai masyarakat di tahun ini.

“DPR RI memberikan apresiasi kepada aparat keamanan dan seluruh pihak yang terkait, sehingga perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dapat berjalan dengan aman, lancar, kondusif, serta riang gembira,” ungkap Puan.

Puan kemudian menyebut masa persidangan DPR ini akan bersamaan dengan pelaksanaan tahun pertama program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagaimana lazimnya, pemerintahan baru akan menjalankan berbagai program yang menjadi inisiatif baru dan penguatan-penguatan dari keberlanjutan berbagai program pemerintahan sebelumnya,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Rakyat selalu memiliki harapan baru dari setiap pergantian pemerintahan. Begitu juga harapan rakyat kepada DPR RI Periode yang baru, rakyat menitipkan kedaulatannya agar dapat dilaksanakan untuk mensejahterakan hidup rakyat,” sambung Puan.

Menurutnya, setiap Pemerintahan juga akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membangun Indonesia di segala bidang. Puan menilai, membangun Indonesia yang besar membutuhkan kerja besar dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa dan seluruh anak bangsa.

“DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, akan menjadi mitra kerja Pemerintah, dan DPR RI akan memastikan berbagai upaya Pemerintah, dalam membangun Indonesia, dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, selaras dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

“(Kemudian dalam) mengelola keuangan negara secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, serta menjalankan kebijakan yang selalu memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,” tambah Puan.

Puan mengatakan DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bersama mitra kerja Pemerintah harus memiliki arah yang sama di setiap upaya, kebijakan dan program yaitu mengutamakan kepentingan rakyat demi menjalankan visi dan misi pembangunan Indonesia.

“Rakyatlah yang menjadi tujuan, sehingga rakyatlah yang harus mendapatkan manfaat paling besar dari seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional sehingga tidak ada rakyat yang tertinggal dan/atau ditinggalkan oleh jalannya pembangunan nasional,” tegasnya.

Memasuki Masa Awal Persidangan DPR RI masa keanggotaan tahun 2024-2029, Puan merinci sejumlah agenda legislasi DPR yang akan dilaksanakan dengan berpedoman pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada Prolegnas kali ini, terdapat 41 RUU Prioritas Tahun 2025, dan 6 di antaranya merupakan Rancangan Undang Undang carry over dari DPR RI periode sebelumnya.

“Oleh karena itu, pada masa persidangan ini, setiap AKD DPR RI yang terkait sudah harus mulai menjalankan tahapan pembentukan Undang Undang, sehingga dapat memenuhi target Prolegnas tahun 2025 dan memenuhi kebutuhan hukum nasional,” terang Puan.

“Komitmen untuk mencapai target Prolegnas merupakan komitmen dan kinerja bersama antara DPR dan Pemerintah dalam membentuk Undang Undang,” lanjutnya.

Dalam fungsi anggaran DPR, Puan menyebut Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama APBN Pemerintahan Presiden Prabowo. Ia mengatakan terdapat kebijakan-kebijakan strategis yang membutuhkan berbagai penyesuaian Kementerian/Lembaga Pemerintah, Program-program Pemerintah serta kebijakan fiskal lainnya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, agar dapat berjalan dengan kinerja yang baik, sehingga Program Pemerintah sungguh-sungguh dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat,” tutur Puan.

“(Lalu) pendapatan rakyat meningkat, kebutuhan dasar terpenuhi, pelayanan publik yang mudah dan membantu, menguatkan pemberdayaan ekonomi rakyat dan lain sebagainya,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Lebih lanjut, Puan memastikan DPR juga akan mencermati dan menindaklanjuti sesuai fungsinya agar program Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, memiliki mitigasi risiko, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel serta memenuhi rasa keadilan dan kepatutan.

“Setiap program Pemerintah yang memiliki tujuan yang baik, tetap membutuhkan perencanaan, pembiayaan, persiapan dan pelaksanaan yang juga baik, sehingga memenuhi prinsip good governance dan juga memberikan kenyamanan bagi rakyat,” urai Puan.

Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geo-ekonomi global yang masih berlanjut, Puan berharap pemerintah mampu mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal.

“Koordinasi otoritas moneter, fiskal, dan sektor keuangan perlu terus diperkuat dan diarahkan untuk menciptakan perekonomian nasional yang kondusif; Belanja Pemerintah harus semakin efektif dan efisien; Upaya dan Kebijakan untuk menarik investasi, membutuhkan iklim usaha yang ramah pada investor, kepastian hukum, kemudahan urusan birokrasi, serta stabilitas politik nasional yang baik,” paparnya.

DPR RI dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya akan mencermati dan menindaklanjuti melalui AKD terkait bersama mitra kerja pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan negara dan perekonomian nasional tetap kondusif. Menurut Puan hal ini penting bagi pembangunan nasional dan kegiatan ekonomi rakyat.

“DPR RI dan Pemerintah, harus dapat merespons secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan Regulasi, Aparatur Sipil Negara, Anggaran, dan Program Kementerian/Lembaga,” katanya.

Oleh karena itu, disampaikan Puan, menjadi fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kinerja regulasi, Aparatur Sipil Negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat dalam setiap menangani urusan rakyat.

“Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu segera ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan antara lain adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat,” urai Puan.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian DPR untuk segera ditindaklanjuti lainnya adalah terkait dengan penanganan terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

Kemudian upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, dan penanganan kasus virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, serta penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Puan juga menyebut DPR menaruh perhatian khusus terhadap permasalahan konflik pertanahan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri, dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri.

“(Selanjutnya adalah) penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, rencana pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur, dan bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS,” ungkap Puan.

Pada masa reses Persidangan I yang lalu, Puan menyebut rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah telah berhasil menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. 

“Hal ini merupakan komitmen bersama DPR RI dan Pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji yang dapat meringankan peserta/jamaah haji,” ucap Puan.

Di sisi lain, Puan mengatakan diplomasi parlemen yang dilakukan DPR akan terus diarahkan untuk membangun hubungan kerjasama antar parlemen. Ada sejumlah agenda diplomasi DPR RI pada masa persidangan ini, antara lain sidang Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), Sidang Open Government Partnership, Sidang Security Conference, sidang World Trade Organization (WTO), dan Inter-Parliamentary Union (IPU).

Pada masa sidang ini DPR RI juga akan menerima kehadiran delegasi dari negara-negara, antara lain delegasi dari Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Jepang, Maroko, Belgia, Serbia, Australia, Malaysia, Singapura, serta Swedia.

“Pada tahun 2025 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam kegiatan Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Konferensi Parliamentary Union of the OIC (PUIC) ke-19,” kata Puan.

Puan pun menyampaikan harapannya agar rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025,” ujarnya.

“Kepada Anggota Dewan Yang Terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan kedaulatan rakyat dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” lanjut Puan.

Pada rapat paripurna ini juga turut digelar Pelantikan Pengganti Antar waktu (PAW) Anggota DPR dan Anggota MPR Sisa Masa Jabatan Tahun 2024-2029. Berikut PAW dewan yang dilantik:

1. Anisah Syakur (Fraksi PKB, Daerah Pemilihan Jawa Timur II) menggantikan Faisol Riza
2. Muhammad Hilman Mufidi (Fraksi PKB, Daerah Pemilihan Jawa Timur II) menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf
3. Muhammad Khozin (Fraksi PKB, Daerah Pemilihan Jawa Timur IV) menggantikan Achmad Ghufron Sirodj