Ntvnews.id, Jakarta - Persoalan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, menjadi perhatian serius DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Komisi IV akan mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini.
"Nanti komisi terkait, Komisi IV yang akan melakukan, menindaklanjuti, terkait dengan hal itu (pagar laut di perairan Tangerang)," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip dari Antara.
Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal dengan Titiek Soeharto, turut menyuarakan desakan agar pemerintah segera mengusut tuntas siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut.
Ketua DPR RI Puan Maharani (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengungkap siapa dalang di balik pemasangan pagar ilegal ini. Siapa yang membuat, siapa yang memerintahkan, dan dari mana sumber pendanaannya?” ujar Titiek di Gedung DPR RI.
Dia mengungkapkan keheranannya terhadap keberadaan pagar laut sepanjang itu, yang menurutnya tidak mungkin dibuat dalam waktu singkat.
Titiek juga meragukan klaim sekelompok nelayan yang menyatakan bahwa pagar laut tersebut dibuat secara swadaya. Menurutnya, biaya pembangunan pagar seperti itu sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Titiek Soeharto (NTVnews.id/Deddy Setiawan)
Ia menegaskan bahwa Komisi IV saat ini fokus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu, klaim bahwa nelayan mampu mendanai proyek sebesar itu dianggap tidak logis.
Titiek meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus ini dan mengungkap pelaku di balik pemasangan pagar laut ilegal tersebut.
“Sudah satu bulan lebih kasus ini ramai diperbincangkan, tapi pelakunya belum juga ditemukan. Pemerintah harus bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
"Jadi kami mendesak supaya pemerintah segera cari tahu. Ini sudah, kasus ini sudah satu bulan lebih ramenya, masa enggak dapet-dapet gitu (pelakunya)," ucap dia.