Maruarar Ungkap Soal Rencana Program Strategis Nasional untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perumahan Maruarar Sirait memaparkan rencana pelaksanaan program strategis nasional (PSN) yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menjelaskan bahwa inisiatif tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek, khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Bekerja sama nanti (dengan kementerian lain) di bawah koordinasi Bapak Menko Pak AHY dengan Menteri ATR,” kata Maruarar dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca Juga: PSN Tropical Coastland Diyakini Hadirkan Banyak Lapangan Kerja-Tingkatkan SDM

Dalam pernyataannya, Menko AHY merujuk kepada Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sementara Menteri ATR adalah Nusron Wahid, yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Maruarar menyebutkan bahwa program tersebut bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memanfaatkan lahan yang tidak produktif demi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Tujuannya, supaya ada perizinan bisa dipercepat, dan pemerataan pembangunan, bagaimana tanah-tanah negara bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya mempercepat proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai izin mendirikan bangunan (IMB).

“PBG itu dulu namanya sertifikat IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan, sekarang adalah persetujuan bangunan dan gedung. Nah, selama ini waktunya 45 hari. Kita ubah menjadi 10 hari,” jelas Maruarar.

Baca Juga: Kemenhub Selesaikan 25 PSN Sektor Transportasi Hingga Awal 2024, Ini Daftarnya

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden Prabowo hasil pengamatan langsung terkait percepatan proses tersebut.

“Kami sudah meninjau pertama di Kota Tangerang, kedua di Sumedang, ketiga di Jakarta. […] Kemarin di Jakarta itu bisa sekitar 17 menit, di Sumedang sekitar 1 jam, Tangerang juga 1 jam. Jadi luar biasa kita bisa menjalankan itu. Menurut saya, itu reformasi birokrasi yang luar biasa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Maruarar juga mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah untuk MBR, termasuk penghapusan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Khusus untuk PPN, pemerintah menghapus beban tersebut bagi rumah yang bernilai di bawah Rp2 miliar.

Sementara itu, untuk menentukan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Maruarar menjelaskan salah satunya adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan.