Basuki Ungkap Presiden Prabowo Tergetkan IKN di Tahun 2028 Jadi Ibu Kota Politik

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Untuk mencapai target tersebut, Presiden meminta agar pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif selesai pada tahun yang sama.

"Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugaskan untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif," kata Basuki dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

Ekosistem infrastruktur yang dimaksud mencakup gedung MPR-DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta hunian untuk para pegawai. Basuki menyatakan bahwa Presiden Prabowo meminta agar desain gedung-gedung tersebut, yang telah dirancang sebelumnya, ditinjau ulang.

Baca Juga: Pak Bas ke Istana, Mau Lapor ke Prabowo Ada Investasi Rp60 Triliun Buat IKN

Basuki menjelaskan bahwa pembangunan tahap pertama IKN, yang berlangsung pada 2022-2024, telah rampung dengan anggaran sebesar Rp89 triliun dari APBN. Infrastruktur yang sudah dibangun meliputi jalan tol, 47 menara hunian, sistem air minum, sanitasi, embung, perkantoran, kantor Sekretariat Negara, dan fasilitas peribadatan.

"Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September 2024 yang lalu sebesar Rp58,41 triliun, ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan dan selesai, ada yang sudah persiapan desain," ungkap Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dengan alokasi dana sebesar Rp48,4 triliun dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga: Jubir PCO Bilang Komitmen Prabowo ke IKN Tidak Berkurang

AHY menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dicairkan dalam beberapa tahap sesuai jadwal pembangunan, dengan fokus utama pada penyelesaian gedung-gedung parlemen dan yudikatif. AHY juga menekankan bahwa dana tersebut bersumber dari berbagai sumber, termasuk APBN dan non-APBN.

"Ada yang bersumber dari APBN dan ada juga yang bersumber dari non APBN," ujar AHY.

AHY menegaskan bahwa pembangunan IKN akan dilanjutkan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Tahap pertama pada 2022-2024 telah menyelesaikan sebagian besar infrastruktur, terutama di kawasan inti IKN, meskipun ada beberapa bagian yang belum sepenuhnya selesai.

Tahap kedua, yang berlangsung dari 2025 hingga 2029, membutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta.

"Kita juga mengharapkan dunia swasta. Pihak swasta ini bisa berkontribusi secara positif dan tentunya terintegrasi dengan baik. Tugas kami, tugas saya sebagai Menko di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik," tutur AHY.