Prabowo Tegaskan Tak Ada Perlakuan Khusus Bagi Pengusaha Pelanggar Hukum

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan peringatan tegas kepada aparat penegak hukum agar tidak memberikan perlakuan istimewa kepada pengusaha mana pun.

Presiden juga menginstruksikan Polri dan Kejaksaan untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum, terutama terkait pelanggaran ketentuan pertanahan dan hutan.

"Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus," ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.

Baca Juga: Sejarah Baru! Prabowo Bakal Lantik Serentak Seluruh Kepala Daerah pada 6 Februari 2025

Dalam arahannya, Presiden memperingatkan perusahaan-perusahaan yang terus mengabaikan kewajibannya, meskipun telah diberikan kesempatan sebelumnya. Perusahaan-perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi tegas.

"Pemerintah akan mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi, ini juga langkah yang akan kami laksanakan," tegas Presiden Prabowo di hadapan para menteri dan pimpinan aparat penegak hukum.

Sidang Kabinet Perdana di Tahun 2025

Sidang kabinet paripurna dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Presiden Prabowo memimpin sidang tersebut bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hadir dalam pertemuan itu sebagian besar menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, serta pejabat tinggi negara seperti Jaksa Agung S.T. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Menteri Prabowo Terkaya dan 'Termiskin'

Presiden mengawali sidang dengan memberikan apresiasi atas kinerja jajarannya sebelum melanjutkan dengan sejumlah arahan terkait langkah pemerintah ke depan.

"Kita juga membuktikan pemerintah kita efektif, pemerintah kita bisa menjalankan administrasi negara dengan andal," kata Prabowo, memuji capaian jajarannya.

Arahan Khusus yang Bersifat Tertutup
Sidang kabinet paripurna berlangsung terbuka selama sekitar 30 menit. Setelah itu, Presiden meminta para jurnalis yang hadir untuk meninggalkan ruangan karena arahan selanjutnya bersifat tertutup.

"Saya kira cukup banyak bahan ya, sekarang akan saya sampaikan hal-hal yang belum perlu Anda dengar. Saya kira media ini masih muda-muda. Ada hal-hal yang kalau orang tua bicara yang muda-muda, anak-anak biasanya tunggu di luar," ungkap Presiden kepada para wartawan yang meliput acara tersebut.