Prabowo: Kita Tidak Akan Impor Beras, Jagung, Garam Lagi

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor beras, jagung, dan garam pada akhir 2025 sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan.

"Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.

Presiden menjelaskan bahwa target swasembada pangan nasional, yang awalnya direncanakan tercapai dalam empat tahun, dapat diraih lebih cepat.

Baca Juga: Prabowo Ingatkan Lagi Kabinet Berhemat: Perjalanan Dinas Dipotong Setengah!

"Target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun, alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat tahun 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan," ungkapnya.

Prabowo menekankan bahwa pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras serta kebijakan yang tepat untuk memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor. Menurut Presiden, pencapaian ini mencerminkan kemampuan Indonesia untuk mandiri lebih cepat dari jadwal yang ditentukan, dengan kerja keras, kebijakan yang terarah, dan niat yang tulus.

Baca Juga: Sejarah Baru! Prabowo Bakal Lantik Serentak Seluruh Kepala Daerah pada 6 Februari 2025

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi, investasi pada pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan produktivitas yang terukur sebagai langkah menjaga stabilitas pangan dan energi nasional. Presiden mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada sumber daya dari luar negeri, terutama dalam situasi krisis global.

"Dalam krisis dunia, tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan keluar dari negaranya. Ini sudah hukum sejarah," tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa swasembada pangan dan energi tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga merupakan dasar bagi penciptaan lapangan kerja, penghematan devisa, dan kemandirian bangsa di masa depan.