Budi Gunawan Sudah Tandai Perusahaan yang Langgar Aturan Hutan dan Tanah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan, khususnya dalam hal pertanahan dan hutan.

"Ada," ucap Budi saat diwawancarai usai sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025.

Budi menjelaskan bahwa pemerintah sedang mendalami dan mengkaji lebih lanjut dugaan-dugaan pelanggaran tersebut. Hal ini merespons pertanyaan mengenai apakah perusahaan-perusahaan tertentu sedang diawasi oleh pemerintah.

"Sedang dilakukan pendalaman dan pematangan," kata Budi tanpa memberikan detail atau menyebutkan nama-nama perusahaan yang dimaksud.

Baca Juga: Ombudsman Periksa Dua Perusahaan Pemilik SHGB Pagar Laut di Tangerang

Presiden Prabowo Subianto, dalam sidang kabinet di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada hari yang sama, menginstruksikan Polri dan Kejaksaan Agung untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran dalam urusan pertanahan dan kehutanan.

Prabowo juga menegaskan bahwa tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi pengusaha atau perusahaan mana pun.

"Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus," tegasnya kepada jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga.

Selain itu, Prabowo memperingatkan perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya, meskipun sudah diberikan kesempatan. Ia menegaskan bahwa sanksi akan dijatuhkan kepada mereka, termasuk pencabutan izin dan pengambilalihan kembali lahan yang bersangkutan.

"Pemerintah akan mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut, apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi, ini juga langkah yang akan kami laksanakan," ujar Prabowo.

Sidang Kabinet Paripurna dimulai sekitar pukul 15.00 WIB di Kantor Presiden dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang tersebut dihadiri oleh sebagian besar menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BIN M.

Baca Juga: Layanan Virtual Jadi Prioritas Bukalapak, Perusahaan Pastikan Tidak Tutup

Herindra, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak yang mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam sidang tersebut, Prabowo memulai dengan memberikan apresiasi atas kinerja jajarannya sebelum menyampaikan arahan untuk tugas-tugas pemerintahan ke depan.

Menko Polkam Budi Gunawan juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk membentuk dua desk baru guna mendukung program kerja Presiden Prabowo. Kedua desk tersebut berkaitan dengan kebakaran hutan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Ada rencana penambahan dua desk lagi sesuai dengan tingkat kebutuhan, pertama kebakaran hutan karena diperkirakan curah hujan selesai sampai bulan tiga, setelah itu musim panas. Kemudian ada desk untuk TPPO untuk perlindungan kepada pekerja migran kita," jelas Budi di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menurut Budi, penambahan dua desk ini akan melengkapi tujuh desk yang sudah ada sebelumnya. Ketujuh desk tersebut mencakup:

1. Desk Pilkada yang dipimpin oleh Kemendagri.
2. Desk pencegahan penyelundupan dengan Kemenko Polkam sebagai penanggung jawab.
3. Desk pemberantasan narkoba.
4. Desk penanganan judi online dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai penanggung jawab.
5. Desk koordinasi peningkatan penerimaan devisa negara di bawah Kemenkeu.
6. Desk pencegahan tindak pidana korupsi dan perbaikan tata kelola yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung.
7. Desk keamanan siber dan perlindungan data yang dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama BSSN.