Bela Palestina, Maladewa Larang Warga Israel Plesir ke Negaranya

Ntvnews.id, Jakarta - Maladewa atau yang lebih dikenal dengan sebutan Maldives merupakan negara yang memiliki penduduk muslim dengan total 98,7 persen. Karena itu, Maladewa lebih memilih untuk bersolidaritas dengan Palestina atas penderitaan warga Gaza yang di genosida Israel. 

Sebagai bentuk solidaritas, pemerintah negara yang berada di kawasan Samudera Hindia itu melarang warga Israel untuk bertandang ke Maladewa. Larangan ini disampaikan langsung oleh Kantor Kepresidenan Maladewa pada Minggu, 2 Juni 2024 waktu setempat. 

Maladewa sendiri merupakan sebuah negara Islam kecil dengan lebih dari 1.000 pulau karang yang berlokasi strategis. Terkenal dengan pantai berpasir putih yang terpencil, laguna yang berwarna biru kehijauan dangkal, dan tempat liburan bergaya Robinson Crusoe. 

"Presiden Mohamed Muizzu telah memutuskan untuk memberlakukan larangan terhadap paspor Israel," kata Kantor Kepresidenan Maladewa dalam sebuah pernyataan, tapi tidak memberikan tanggal kapan aturan tersebut diberlakukan. 

Muizzu juga mengumumkan kampanye penggalangan dana nasional yang disebut dengan ‘Warga Maladewa dalam Solidaritas dengan Palestina’. Maladewa sempat mencabut hubungan dengan Israel pada 1990 dan berusaha memulihkannya pada tahun 2010. 

Tapi, upaya normalisasi tersebut terhenti karena tergulingnya Presiden Mohamed Nasheed pada Februari 2012. Partai oposisi dan sekutu pemerintah memberikan tekanan kepada Muizzu untuk melarang Israel, sebagai tanda protes terhadap perang brutal di Gaza. 

Drone Mujahidin Islam Iraq Serang Eilat Israel (MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

Data resmi memperlihatkan jumlah warga Israel yang mendatangi Maladewa turun menjadi 528 orang dalam empat bulan pertama, turun 88 persen dibandingkan tahun lalu. Menanggapi hal ini, Kemenlu Israel mengimbau warganya untuk tidak berkunjung ke Maladewa. 

"Bagi warga negara Israel yang tinggal di negara tersebut, disarankan untuk mempertimbangkan untuk pergi, karena jika mereka mengalami kesulitan karena alasan apa pun, akan sulit bagi kami untuk membantu," kata kementerian seperti dikutip AFP.