Gus Yahya: Terima Kasih Presiden Jokowi atas Izin Usaha Tambang Buat PBNU

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) angkat suara mengenai izin tambang untuk organisasi keagamaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Dia juga berterima kasih ke Presiden Jokowi yang telah berani mengambil langkah tersebut.

Gus Yahya menambahkan, kebijakan Jokowi menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumber daya-sumber daya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung.

“PBNU berterima kasih dengan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Joko Widodo atas kebijakan afirmasinya untuk memberikan konsesi dan izin usaha pertambangan kepada ormas-ormas keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2024).

Dia menambahkan, buat Nahdlatul Ulama, ini adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar sungguh-sungguh tercapai tujuan mulia dari kebijakan afirmasi itu.

“Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumber daya-sumber daya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya dan Menkopolhukam (ANTARA)

Nahdlatul Ulama saat ini memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.

“Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk menghantarkan manfaat dari sumber daya ekonomi yang oleh Pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya,” kata pengasuh Pesantren Raudlatut Thalibin,Rembang, Jawa Tengah, ini.

“Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya,” kata Gus Yahya.

Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera terbit. Hal ini dipastikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Menurut Bahlil, saat ini proses penerbitan IUP sudah hampir rampung dan segera diterbitkan.

"Tidak lama lagi saya akan teken IUP untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai, itu janji saya kepada kalian semua," beber Bahlil kala mengisi kuliah umum di Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, yang disiarkan kanal YouTube Kementerian Investasi, dikutip Minggu 2 Juni 2024.