Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (Antara)
Ntvnews.id, Washington DC - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah memutuskan untuk menambah 1.500 personel militer di perbatasan AS-Meksiko, menjadikan total jumlah pasukan yang dikerahkan di wilayah tersebut mencapai 4.000 orang.
Dilansir NY Post, Jumat, 24 Januari 2025, penambahan ini mencakup 1.000 personel angkatan darat dan 500 marinir. Langkah ini sejalan dengan prioritas Trump dalam memperkuat keamanan perbatasan.
"Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengerahkan 1.500 tentara tambahan di perbatasan selatan," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, kepada wartawan.
Baca Juga: Donald Trump Akui Mau Ketemu Putin: Saya Ingin Akhiri Perang Ukraina
Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas, setelah Trump mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan pada awal masa jabatannya. Marinir yang sebelumnya ditugaskan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan di California kini diarahkan untuk mendukung operasi di perbatasan.
Misi Pasukan Tambahan
Menurut pejabat senior militer AS di Pentagon, pasukan ini akan menjalankan tugas seperti membangun penghalang fisik dan mendukung misi pengamanan lainnya. "Operasi pertama mereka akan dimulai dalam 24 hingga 48 jam," kata pejabat tersebut.
Baca Juga: Trump Perintahkan 1.500 Personel Tambahan ke Perbatasan AS-Meksiko
Selain itu, ada kemungkinan penambahan aset intelijen, pengawasan, dan dukungan udara guna meningkatkan situasi di lapangan. Penempatan pasukan tambahan ini dipandang sebagai langkah awal, dengan potensi adanya misi-misi lain di masa mendatang.
Dukungan dalam Deportasi Migran
Penjabat Menteri Pertahanan AS, Robert Salesses, menyatakan bahwa militer juga akan membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) dalam operasi deportasi migran. Sekitar 100 personel militer akan dilibatkan untuk mendukung penerbangan deportasi lebih dari 5.000 imigran ilegal dari sektor San Diego, California, dan El Paso, Texas.
"Militer akan menyediakan transportasi udara untuk mendukung penerbangan deportasi DHS, sementara Departemen Luar Negeri akan menangani izin diplomatik dan pemberitahuan kepada negara tujuan," jelas Salesses.
Langkah ini mencerminkan kebijakan keras Trump dalam mengamankan perbatasan dan mengatasi masalah imigrasi ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
