Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, membahas rencana kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al-Saud.
"Pertemuan bilateral kedua menteri membahas kerja sama bilateral dan rencana kunjungan Presiden Prabowo ke Riyadh, Arab Saudi," ujar Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Pertemuan ini berlangsung di sela-sela agenda tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos-Klosters, Swiss, pada Rabu 22 Januari 2025. Selain membahas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo, kedua menteri juga mendiskusikan rencana kunjungan Menlu Arab Saudi ke Indonesia, termasuk langkah-langkah konkret yang akan dihasilkan dari kunjungan tersebut.
Baca juga: Menlu Indonesia dan AS Bahas Isu Keamanan di Kawasan Indo-Pasifik
Dalam pertemuan tersebut, isu kerja sama bilateral bukan satu-satunya fokus. Menlu Sugiono dan Menlu Faisal bin Farhan juga membicarakan situasi terkini di Palestina. Menlu Sugiono menyampaikan dukungan Indonesia terhadap kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan mendesak implementasi langkah konkret untuk menghentikan peperangan. "Kami menekankan pentingnya penghentian peperangan demi mencegah jatuhnya korban jiwa lebih lanjut di Gaza," tegasnya.
Menurut Kemlu RI, pertemuan ini merupakan pertemuan bilateral pertama antara Sugiono dan Faisal bin Farhan sejak Sugiono dilantik sebagai Menteri Luar Negeri RI pada Oktober 2024.
Selain pertemuan dengan Menlu Arab Saudi, Sugiono juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Yaman Aidarous Al-Zoubaidi dan Menlu Finlandia Elina Valtonen di sela-sela WEF 2025 di Davos.
Dalam agenda WEF 2025, Menlu Sugiono juga terlibat dalam diskusi terkait diplomasi Myanmar, membahas upaya internasional untuk mencari solusi damai atas krisis di negara tersebut. Krisis kemanusiaan Myanmar menjadi salah satu isu utama dalam pertemuan tersebut.
Selain Menlu Sugiono, diskusi terbatas soal Myanmar ini juga dihadiri oleh Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar Julie Bishop, serta para pemimpin organisasi internasional lainnya.
(Sumber: Antara)