Catatan Cipayung Plus atas Kinerja 100 Hari Prabowo-Gibran

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari kerja. Menurut kelompok mahasiswa Cipayung Plus, 100 hari kerja Prabowo-Gibran diisi dengan berbagai kebijakan unggulan yang telah dijalankan, antara lain makan bergizi gratis, swasembada pangan dan energi, perumahan rakyat, kesejahteraan ASN, pemberantasan narkoba dan judi online, serta politik luar negeri.

"Meskipun pemerintahan berjalan dengan waktu yang relatif singkat tetapi banyaknya program yang telah berjalan menunjukkan keseriusan Prabowo-Gibran dalam memperbaiki kondisi dan mengurangi beban kehidupan rakyat," ujar Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, dalam diskusi "Catatan 100 Hari Kabinet Merah Putih", Rumah Kebangsaan Cipayung Plus, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Januari 2025.

Ia mengatakan, makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan dengan menggunakan APBN 2025 sebanyak Rp71 trilliun yang diproyeksikan untuk 15-17 juta penerima. Sejak dijalankan pada 6 Januari lalu, program tersebut dinilai telah memiliki manfaat bagi 650 orang yang tersebar pada 31 provinsi. Program MBG, kata dia mendapatkan sambutan positif yang luas dari rakyat terutama bagi mereka yang lemah secara ekonomi karena membantu mengurangi beban kehidupan.

"Hanya saja program ini belum berjalan secara merata dan maksimal pada semua provinsi karena keterbatasan anggaran pemerintah pusat dan daerah," tuturnya.

Selain itu, lanjut dia dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Prabowo-Gibran memberi kenaikan gaji bagi tenaga pendidik. Kesejahteraan bagi tenaga pendidik dipandang dapat meningkatkan fokus dalam belajar-mengajar sehingga akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi bagi siswa yang akan menopang suksesi bagi Indonesia emas pada tahun 2025. Memang, kata dia, kesejahteraan bagi tenaga pendidik yang merupakan ASN/honorer menjadi salah satu masalah yang perlu diselesaikan beriringan degan masalah infrastruktur yang timpang pada dunia pendidikan.

Di sisi lain, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan situasi global yang tidak pasti akibat adanya pergeseran geopolitik kearah multipolar yang diprakarsai oleh BRICS sebagai lawan dari AS dan sekutunya. Tentu perubahan tersebut, kata dia tidak akan mudah mengingat Trump terpilih kembali sebagai presiden AS yang akan memicu ketegangan di antara kedua belah pihak.

"Mengingat Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan kedua kutub yang saling bersebrangan, maka pemerintahan Prabowo - Gibran mesti memainkan politik bebas aktif untuk meredam ketegangan antara kedua belah pihak," jelas dia.

Atas itu semua, Cipayung Plus mengapresiasi kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencapai 87,5 persen. Ini tidak terlepas dari kebijakan yang berpihak kepada rakyat antara lain penghapusan utang petani, nelayan, UMKM, menaikkan gaji guru, makan bergizi gratis, penghematan anggaran serta pembangunan rumah murah bagi rakyat serta kebijakan hilirisasi.

"Kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam semangat persatuan nasional menjadi representatif kepemimpinan yang mengakomodir semua kekuatan politik serta kemampuan politik luar negeri dengan politik bebas aktif mampu memainkan peran yang signifikan di tengah kekuatan negara-negara adikuasa dengan mengedepankan isu kemanusiaan dan perdamaian untuk mendorong kepentingan nasional," jelas Jefri.

Cipayung Plus mendorong Prabowo-Gibran untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merah Putih agar bisa memaksimalkan kinerja dan mendorong keberhasilan program. Mereka mendorong Prabowo-Gibran agar persoalan ketimpangan sosial bisa diminimalisir dengan kebijakan pro rakyat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk fokus pada pembangunan manusia Indonesia khususnya sektor pendidikan dan kesehatan," ujar Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi.

Pemerintahan Prabowo-Gibran, kata dia juga harus segera memberantas judi online dan narkoba. Cipayung Plus turut mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menjalankan Undang-Undang Pokok Reforma Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

"Mendorong kabinet Prabowo-Gibran untuk mengevaluasi dan menertibkan perusahaan-perusahaan besar yang merusak lingkungan, tidak tertib pajak dan tidak berpihak pada buruh," jelas Imanuel.

Hadir juga dalam diskusi dan pernyataan sikap Cipayung Plus dari Ketua Umum PB PMII M. Shofiyullah Cokro, Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan, Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza dan Ketua Umum PP KMHDI I Wayan Darmawan.

Lalu, Ketua Umum PP Himapersis Ilham Nur Hidayatullah, Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi Khalifatullah, Ketua Umum PP PMKRI Suzan Kandaimu, Ketua Umum EN-LMND Muhammad Asrul dan Ketua Umum PP Hikmabudhi Candra Aditya.