Ntvnews.id, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dipilih sebagai Plt oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menggantikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang mundur Bambang Susantono. Basuki pun berjanji membereskan ribuan hektare lahan IKN yang masih bermasalah.
"Ya tadi arahan Bapak Presiden tentang 2.806 hektare lahan itu sudah ada apa namanya, sudah pernah dilakukan sebelumnya di proyek lain. Tapi itu harus kita laksanakan segera, arahan Bapak Presiden selesaikan dengan sebaik-baiknya," ujar Basuki saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).
"Kalau bisa diselesaikan dengan tetap di situ pembangunan oke, kalau tidak IKN yang akan ngalah," sambungnya.
Basuki menjelaskan, pemerintah belum ada keputusan sejauh ini terkait nasib lahan tersebut. Yang penting, kata dia pemerintah akal mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Belum tentu, tergantung nanti penyelesaiannya, kalau nanti penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) menerima ya tetep kita berikan kepada warga. Tapi kalau belum bisa IKN yang mengalihkan, kepentingan warga harus diutamakan," kata dia.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Antara)
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan urusan ganti untung lahan tersebut adalah wewenang dari Otorita IKN. Ia mengaku telah bertemu dengan Otorita IKN.
"Otorita IKN juga tengah bekerja setahu saya, saya sudah bertemu dengan Kepala Otorita IKN, dan juga tim terpadu yang ada di wilayah Kaltim, termasuk di sekitar Penajam Panser Utara dan Kutai yang menjadi lokasi pembangunan IKN itu tengah berupaya untuk segera menuntaskan proses ganti untung, relokasi sesuai dengan yang disepakati bersama," ujar AHY, Selasa (21/5/2024).
AHY mengakui proses pembebasan lahan itu tidak mudah. Ia pun menyampaikan arahan Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat tidak ada yang menjadi korban dalam proses pembebasan lahan di IKN.