6 Perubahan Besar Aturan Imigrasi di Era Trump dan Dampaknya

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintahan Presiden Donald Trump, yang dimulai pada 20 Januari, membawa perubahan besar dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat.

Dengan lebih dari 21 tindakan eksekutif yang diumumkan dalam minggu-minggu pertama pemerintahannya, Trump merombak sistem imigrasi AS secara drastis.

Baca Juga: Indonesia Antisipasi Deportasi Massal WNI Usai Donald Trump Dilantik

Dari penegakan deportasi massal hingga pembatalan program-program yang sudah berjalan, kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak yang luas.

Berikut adalah enam perubahan besar dalam aturan imigrasi era Trump dan bagaimana mereka mempengaruhi situasi migrasi di AS, dilansir dari laman BBC, Selasa, 28 Januari 2025.

1. Deportasi Massal dan Penegakan Ketat di Perbatasan

Salah satu kebijakan paling menonjol yang dicanangkan Trump adalah upaya untuk melakukan "deportasi massal" terhadap migran tidak berdokumen.

Departemen Pertahanan bahkan mengerahkan pesawat militer untuk mendeportasi ribuan migran yang ditahan di San Diego dan El Paso.

Meskipun angka pelaksanaan rencana ini masih sulit dipastikan, Trump berkomitmen untuk terus meningkatkan deportasi dalam jumlah besar, termasuk memperluas kebijakan deportasi yang dipercepat.

Kebijakan ini sebelumnya dibatasi pada wilayah dalam 100 mil dari perbatasan internasional, namun kini bisa dilaksanakan di seluruh AS, mempengaruhi migran yang tidak dapat membuktikan keberadaan mereka di negara tersebut selama lebih dari dua tahun.

Ilustrasi imigran. (ANTARA)

2. Penangguhan Hak Asylum

Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang menangguhkan hak untuk meminta suaka bagi migran yang tidak tiba di titik masuk resmi atau tidak memiliki janji temu.

Ini memengaruhi ribuan orang yang sebelumnya bisa mengajukan permohonan suaka secara hukum begitu tiba di perbatasan AS.

Di sisi lain, Trump juga menghentikan program pemukiman kembali pengungsi AS yang berlaku di bawah pemerintahan sebelumnya.

Kebijakan ini membuat ribuan migran hidup dalam ketidakpastian di wilayah yang berbahaya dan terkadang menjadi sasaran kekerasan.

3. Penghentian Aplikasi CBP One

Salah satu perubahan yang langsung terasa adalah penghentian aplikasi ponsel CBP One yang digunakan untuk mengatur janji temu bagi migran yang mencari suaka.

Aplikasi ini, yang diperkenalkan oleh pemerintahan Biden, bertujuan untuk menyederhanakan proses imigrasi.

Dengan penghentian aplikasi tersebut, sekitar 30.000 migran yang telah menunggu berbulan-bulan terpaksa kehilangan kesempatan mereka untuk melakukan janji temu dan berpotensi melanjutkan pencarian suaka.

Ini meningkatkan ketidakpastian bagi para migran yang telah melakukan perjalanan jauh menuju perbatasan.

4. Perluasan Penggerebekan oleh ICE

Di bawah Trump, kebijakan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) diperluas dengan memungkinkan penggerebekan dilakukan di "wilayah sensitif" seperti Sekolah, Rumah Sakit, dan Gereja.

Sebelumnya, kebijakan ini membatasi penggerebekan di area-area tersebut. Trump juga memperluas wewenang ICE untuk bekerja sama dengan kepolisian negara bagian dan lokal.

5. Pembangunan Tempat Penampungan Migran oleh Meksiko

Meksiko, yang terpengaruh oleh kebijakan deportasi Trump, mulai membangun tempat penampungan raksasa di kota-kota perbatasan untuk menampung migran yang dideportasi atau terhalang oleh kebijakan AS.

Tempat penampungan ini dirancang untuk memberi migran yang dideportasi tempat tinggal sementara, dengan fasilitas dasar seperti makanan dan perawatan medis.

Baca Juga: Kementerian HAM Bentuk Tim Khusus, Antisipasi Dampak Deportasi Massal oleh Presiden AS Donald Trump

Meksiko juga meluncurkan kampanye “Meksiko Merangkul Anda” untuk membantu integrasi warga negara yang dideportasi kembali ke negara asal mereka.

Namun, banyak yang meragukan kesiapan Meksiko dan negara-negara terdekat seperti Guatemala untuk menangani lonjakan migran yang mungkin terjadi.

6. Pengerahan Pasukan ke Perbatasan dan Peningkatan Keamanan

Trump juga meningkatkan pengerahan pasukan ke perbatasan selatan AS, menambah jumlah tentara aktif yang bertugas untuk membantu Patroli Perbatasan.

Tentara ini tidak hanya membantu memantau aktivitas migran tetapi juga membangun penghalang untuk menghentikan arus migrasi ilegal. Peningkatan pasukan ini disertai dengan serangkaian misi penegakan hukum yang dirancang untuk lebih menegakkan kebijakan perbatasan yang ketat.

Kebijakan imigrasi era Trump membawa dampak yang luas, baik bagi migran yang tinggal di AS maupun negara-negara tetangga. Para migran menghadapi tantangan berat dalam mencari suaka dan mendapatkan perlindungan hukum.

Sementara itu, negara-negara seperti Meksiko dan Guatemala harus bersiap untuk menangani peningkatan jumlah migran yang dideportasi atau terjebak akibat kebijakan AS.

Meski kebijakan ini mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan yang mendukung penegakan hukum lebih ketat, namun banyak juga yang mengkritik tindakan ini karena dinilai tidak manusiawi dan sering kali memperburuk kondisi para migran yang sudah rentan.