Ntvnews.id, Jakarta - Sebelum ramai soal pemotongan gaji pekerja lewat BP Tapera, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat melakukan pemeriksaan terhadap lembaga tersebut pada 2021. Hasil pemeriksaan itu menemukan 124.960 peserta Tapera belum menerima pengembalian dana. 

Tak main-main, BPK menyebut bahwa dana yang belum dikembalikan itu senilai Rp567,45 miliar. Pemeriksaan ini meliputi beberapa wilayah seperti di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai Dana Tapera dan biaya operasional tahun 2020 dan 2021 di BP Tapera telah dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BP Tapera (ANTARA)

“BPK merekomendasikan komisioner BP Tapera untuk melakukan kerja sama pemutakhiran data PNS aktif dan/atau tidak aktif dengan instansi terkait,” tulis BPK melalui laman resminya yang dilansir pada Senin, 3 Juni 2024. 

BPK menemukan, data peserta aktif BP Tapera sebanyak 247.246 orang belum mutakhir, yaitu kategori data dengan riwayat kepangkatan anomali sebanyak 176.743 orang dan ketidaklengkapan data nomor induk kependudukan (NIK) sebanyak 70.513 orang.

Hal tersebut mengakibatkan saldo Dana Tapera belum dapat dikelola dalam KPDT dan dimanfaatkan secara optimal sebesar Rp754,59 miliar. Peserta juga belum dapat memanfaatkan haknya berupa pemanfaatan maupun pengembalian dana.