Trump Tawarkan 2 Juta PNS Resign, Negara Hemat Rp1,6 Kuadriliun

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Donald Trump telah menawarkan uang kepada hampir semua pekerja federal atau PNS yang memilih untuk tidak kembali bekerja di kantor. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran pemerintah AS.

Dalam sebuah email yang dikirimkan kepada jutaan pegawai pada hari Selasa, 28 Januari 2025, pemerintahan Trump menginformasikan bahwa mereka harus membuat keputusan sebelum 6 Februari mengenai apakah mereka ingin berpartisipasi dalam "program pengunduran diri".

Jika mereka setuju untuk mengundurkan diri pada tanggal tersebut, email tersebut menyatakan mereka akan menerima sekitar delapan bulan gaji sebagai pesangon.

Pemerintahan Trump memperkirakan sekitar 10% dari karyawan, atau sekitar 200.000 dari lebih dua juta pekerja federal, akan menerima tawaran tersebut, dilansir dari CBS News, Rabu, 29 Januari 2025.

Pejabat senior Trump mengatakan bahwa langkah ini bisa menghemat dana pemerintah hingga US$100 miliar atau Rp1,6 kuadriliun.

Baca juga: Donald Trump Sebut Microsoft Berminat Akuisisi TikTok untuk Hindari Larangan

Pekerja yang ingin menerima tawaran tersebut diminta untuk membalas email dengan menuliskan kata "mengundurkan diri" pada subjek pesan. Tawaran ini mencakup gaji dan tunjangan bagi pekerja sampai tanggal 30 September.

Beberapa kelompok pekerja, termasuk pegawai pos, anggota militer, petugas imigrasi, dan beberapa pekerja keamanan nasional, tidak menerima tawaran ini, menurut email tersebut.

Pernyataan dari Kantor Manajemen Personalia yang mengelola SDM pemerintah pada Selasa malam juga memperingatkan tentang kemungkinan pengurangan tenaga kerja di masa depan yang bisa mempengaruhi mereka yang memilih untuk tetap bekerja.

"Kami tidak dapat memberikan jaminan penuh mengenai kepastian posisi atau lembaga Anda, tetapi jika posisi Anda dihapus, Anda akan diperlakukan dengan hormat," demikian bunyi pernyataannya.

Email tersebut dikirim setelah pengumuman Trump yang menyatakan bahwa pegawai federal yang bekerja dari rumah selama pandemi Covid-19 harus kembali bekerja di kantor lima hari seminggu.

Stephen Miller, wakil kepala staf kebijakan Gedung Putih, dalam wawancara dengan CNN pada Selasa, mengatakan dua juta pekerja federal "cenderung condong ke kiri" dan menekankan pentingnya bagi Trump untuk "mengendalikan pemerintahan."

Trump telah lama berjanji untuk memangkas ukuran pemerintah dan mengurangi pengeluaran federal selama kampanye.

Trump juga menginstruksikan Elon Musk dan Vivek Ramaswamy untuk memimpin badan penasihat yang fokus pada pemangkasan regulasi, pengeluaran, dan jumlah pegawai di pemerintahan federal. Ramaswamy kini telah meninggalkan "Departemen Efisiensi Pemerintah" (Doge).

Namun, email yang dikirim pada hari Selasa itu mirip dengan email yang dikirim kepada karyawan Twitter (sekarang bernama X) pada akhir 2022, setelah Musk membeli platform media sosial tersebut. Musk meminta mereka untuk merespons email jika mereka ingin tetap bekerja di perusahaan itu.

Tawaran pembelian massal itu muncul di penghujung hari yang penuh ketegangan di Washington, setelah Trump mengeluarkan memo yang menyatakan dia akan menghentikan sementara hibah federal, pinjaman, dan bantuan lainnya.

Seorang hakim distrik menangguhkan perintah tersebut, yang semula dijadwalkan berlaku pada Selasa sore, hingga Senin depan.

Beberapa jam sebelum keputusan itu, terjadi kebingungan luas mengenai program dan organisasi federal mana yang akan terpengaruh. Gedung Putih berulang kali berusaha menenangkan kekhawatiran bahwa pembayaran Jaminan Sosial dan akses Medicaid bisa terganggu.

Dalam suratnya kepada Gedung Putih, sejumlah petinggi Demokrat mengungkapkan kekhawatiran besar terhadap rencana penghentian pendanaan tersebut.

Pada hari yang sama, Trump menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan membatasi perawatan gender untuk remaja.

Baca juga: Indonesia Antisipasi Deportasi Massal WNI Usai Donald Trump Dilantik

Perintah tersebut, yang diberi judul 'Melindungi Anak-Anak dari Mutilasi Kimia dan Bedah', menyatakan bahwa perintah ini akan mencegah individu di bawah usia 19 tahun membuat keputusan yang "mengubah hidup."

"Amerika Serikat tidak akan mendanai, mensponsori, mempromosikan, membantu, atau mendukung apa yang disebut 'transisi' anak dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya," demikian bunyi perintah tersebut.

Namun, belum jelas bagaimana perintah ini akan dilaksanakan dan kemungkinan besar akan menghadapi gugatan di pengadilan.

Untuk mengikuti perkembangan masa jabatan kedua Trump, pembaca dapat berlangganan buletin mingguan US Politics Unspun dari koresponden Amerika Utara, Anthony Zurcher. Pembaca di Inggris dapat mendaftar di sini, dan pembaca di luar Inggris dapat mendaftar di sini.

(Sumber: BBC)