Pemerintah Berhasil Selamatkan Rp6,7 Triliun dari Kasus Korupsi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil mengamankan uang negara senilai Rp6,7 triliun melalui pengungkapan kasus korupsi.

Capaian ini diraih dalam kurun waktu tiga bulan sejak Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai bekerja.

Baca Juga : Setelah Geledah Ruang Kerja Perry Warjiyo, KPK Pastikan Bank Indonesia Terlibat Korupsi CSR

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkomitmen dalam menindak tegas para pelaku korupsi, tetapi juga memastikan bahwa aset negara yang telah diselewengkan dapat kembali untuk kepentingan masyarakat," kata Budi Gunawan, Kamis 30 Januari 2025.

BG menjelaskan bahwa penyelamatan uang negara tersebut berhasil dilakukan melalui pengungkapan berbagai kasus korupsi oleh Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola yang dibentuk oleh Menko Polkam.

Sejak desk ini dibentuk, pemerintah telah mengamankan dana sebesar Rp5,37 triliun dalam mata uang rupiah, Rp920 miliar dalam bentuk valuta asing, serta emas batangan senilai Rp84 miliar.

Jumlah tersebut masih di luar hasil sitaan dari KPK dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, yang terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.

Baca Juga : Fakta Baru Dugaan Korupsi Dana CSR Bank Indonesia Buat Seluruh Anggota Komisi XI DPR

Selain upaya penindakan, pemerintah juga berfokus pada perbaikan tata kelola keuangan instansi untuk mencegah praktik korupsi di masa depan.

"Perbaikan tata kelola dan good governance terus dilakukan agar tidak menjadi celah berulang bagi tindakan korupsi," jelas mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu.

BG menegaskan bahwa desk khusus pemberantasan korupsi yang dibentuk oleh Kemenko Polkam akan terus bekerja untuk menyelamatkan aset negara agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.

Baca Juga : Sekretariat DPRD Bengkulu Digeledah, 60 Bundel Dokumen Disita Kasus Korupsi Rp11 Miliar

Desk ini dipimpin oleh Jaksa Agung sebagai sektor utama dan melibatkan berbagai instansi, termasuk BPKP, Polri, KPK, PPATK, OJK, Kementerian Kominfo, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, serta LKPP.

(Sumber Antara)