Menlu AS Sebut Rencana Trump Mau Beli Greenland 'Bukan Lelucon'

Ntvnews.id, Istanbul - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, menegaskan bahwa rencana Presiden Donald Trump untuk membeli Greenland bukanlah sekadar candaan, melainkan sebuah langkah serius yang sejalan dengan kepentingan nasional AS.

"Ini bukan lelucon… Ini bukan soal sekadar mengakuisisi wilayah. Ini menyangkut kepentingan nasional kita dan harus diselesaikan," ujar Rubio dalam wawancara dengan jurnalis Megyn Kelly di acara SiriusXM, Kamis 30 Januari 2025.

Rubio menjelaskan bahwa Trump memang berniat mengakuisisi Greenland, yang saat ini merupakan wilayah otonom di bawah Denmark.

Baca juga: Menlu RI-Arab Saudi Bahas Rencana Kunjungan Presiden Prabowo ke Riyadh

"Presiden Trump sudah menyampaikan niatnya, yaitu membeli Greenland," tambahnya.

Sebagai diplomat tertinggi AS, Rubio mengakui bahwa pembahasan mengenai proposal seperti ini harus dilakukan dengan hati-hati karena bersifat sensitif. Menurutnya, negosiasi semacam ini sebaiknya dilakukan melalui jalur diplomasi resmi.

"Pendekatan terhadap hal seperti itu… seharusnya dilakukan di forum yang tepat," kata Rubio. "Membicarakannya secara terbuka hanya akan menempatkan pihak lain dalam posisi sulit secara domestik."

Greenland sebelumnya adalah koloni Denmark hingga 1953, tetapi kini memiliki status pemerintahan sendiri. Pulau ini menarik perhatian Trump karena lokasinya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineralnya yang melimpah.

Pekan lalu, Financial Times melaporkan bahwa Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dan Trump terlibat dalam percakapan telepon selama 45 menit yang berlangsung tegang terkait isu Greenland. Hal ini disebut membuat para pejabat di Kopenhagen merasa sangat khawatir.

Trump pertama kali mengusulkan pembelian Greenland saat menjabat pada periode pertamanya, tetapi proposal tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Denmark.

Namun, kembalinya Trump ke Gedung Putih telah memicu kekhawatiran bahwa ia mungkin akan kembali mendorong upaya untuk menguasai pulau tersebut.

(Sumber: Antara)