Ntvnews.id, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengungkapkan bahwa TNI berencana untuk merekrut masyarakat sipil yang memiliki keahlian di bidang siber untuk menjadi tentara. Agus menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena lebih efisien daripada melatih prajurit TNI untuk menguasai bidang siber.
"Kalau di bidang lain seperti siber, saya merekrut khusus siber yang memang dia yang tadinya orang siber, sipilnya siber, kita jadikan tentara," ucap Panglima dalam rapat pimpinan (rapim) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 31 Januari 2025.
"Dia punya kemampuan siber, bukan tentara yang kita jadikan orang siber itu akan susah," tambah Agus.
Baca Juga: Panglima TNI Bocorkan Kabar Baru soal Matra Siber dan Dewan Pertahanan Nasional
Panglima juga menjelaskan bahwa TNI akan memperhatikan spesialisasi individu yang akan direkrut, tidak hanya terbatas pada bidang siber. Ia mencontohkan perekrutan perwira prajurit karier (PK) yang memang memiliki keahlian khusus.
"Perwira PK kita banyakin yang spesialisasi seperti dokter, psikologi, hukum, kita jadikan (tentara)," jelas Agus.
Pelatihan untuk perwira karier berbeda dengan mereka yang berasal dari Akademi TNI karena perwira karier sudah memiliki keahlian tertentu.
"Seperti siber itu kurikulumnya kita ubah yang mengarah kepada dia punya kejuruan siber tersebut sehingga nanti pada saat dia dilantik dia punya kemampuan siber," kata Agus.
Baca Juga: Duh! Microsoft Ungkap 7.000 Serangan Siber Sasar Password per Detik
Sebelumnya, Agus juga menyebutkan bahwa TNI sedang mempersiapkan Satuan Siber yang akan berbeda dari matra lainnya yang sudah ada. Menurut Agus, Satuan Siber TNI kemungkinan akan lebih banyak melibatkan masyarakat sipil atau aparatur sipil negara yang berkompeten di bidang ini. TNI akan fokus merekrut individu dengan kemampuan di bidang teknologi informasi, khususnya terkait keamanan siber.
“Memang kalau siber itu berbeda dengan satuan lain. Mungkin akan lebih banyak orang sipilnya,” kata Agus setelah menghadiri Rapat Kerja dan Anggaran bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selas, 3 September 2024.