Wakil Presiden Filipina (Istimewa)
Ntvnews.id, Manila - Ribuan warga turun ke jalan di Manila, ibu kota Filipina, pada Jumat, 31 Januari 2025 untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina agar memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte. Tuntutan pemakzulan ini muncul akibat dugaan penyalahgunaan dana pemerintah oleh Sara, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte.
Dilansir dari Reuters, Minggu, 2 Februari 2025, Sara, yang kini berusia 46 tahun, menghadapi tiga aduan pemakzulan terkait dugaan pelanggaran hukum serta penyalahgunaan dana pemerintah yang bernilai jutaan dolar Amerika.
Namun, hingga saat ini, para legislator di Manila belum membahas aduan tersebut. Padahal, Kongres Filipina akan memasuki masa reses dalam beberapa hari mendatang menjelang pemilu sela pada Mei nanti.
Baca Juga: Filipina dan China Memanas Lagi, Ada Apa?
Sara telah membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Meskipun dirinya berselisih dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr., ia tetap menjadi penerus konstitusionalnya jika presiden tidak dapat menjalankan tugasnya.
Marcos Jr. sendiri telah meminta Kongres Filipina untuk tidak melanjutkan proses pemakzulan terhadap Sara. Ia menyebut upaya ini sebagai "badai dalam cangkir teh" yang hanya akan mengalihkan perhatian legislatif dari tugas utamanya.
Dalam aksi protes tersebut, para demonstran, sebagian besar mengenakan kaus putih, membawa poster yang menuntut pencopotan Sara. Mereka meneriakkan, "Pemakzulan! Makzulkan Sara sekarang!" saat berkumpul di salah satu ruas jalan tersibuk di Manila.
Menurut laporan kepolisian setempat, sekitar 4.000 orang ikut serta dalam unjuk rasa yang digelar pada pagi hari itu.
Untuk menjaga ketertiban, otoritas Manila mengerahkan 7.400 personel polisi antihuru-hara.
Baca Juga: China Geram dengan Filipina, Kenapa?
Meskipun jumlah peserta cukup besar, aksi ini masih lebih kecil dibandingkan dengan demonstrasi yang diadakan pada 13 Januari lalu oleh kelompok konservatif yang menolak pemakzulan Sara.
Salah satu anggota DPR Filipina, Percival Cendana, yang mendukung salah satu aduan pemakzulan, turut hadir dalam aksi tersebut dan mendorong rekan-rekannya untuk segera mengambil tindakan.
Cendana menegaskan kepada wartawan bahwa setiap hari tanpa tindakan sama saja dengan "memaafkan impunitas, penyalahgunaan kekuasaan, dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan (Sara) Duterte terhadap para pemimpin negara kita".
Pemakzulan hanya dapat berlanjut jika memperoleh dukungan dari sepertiga anggota DPR Filipina, sedangkan pejabat yang dimakzulkan hanya bisa diberhentikan dari jabatannya jika didukung oleh dua pertiga anggota Senat.
"Rakyat Filipina ada di sini, siap membela kebenaran dan keadilan. Jangan sampai kita mengecewakan mereka," ujar Cendana.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
