Pramono Bakal Buat Pergub Untuk Pendidikan Anak Disabilitas

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung Wibowo, berkomitmen untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) khusus. Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mendukung masa depan para penyandang disabilitas.

"Saya termasuk yang akan mendalami ini (persoalan pendidikan anak disabilitas), supaya anak-anak autis di Jakarta dan kesulitan belajar ini dapat diperhatikan. Berapapun (jumlah anak disabilitas) menjadi tanggung jawab negara untuk membantu," ujar Pramono saat menghadiri HUT ke-25 Sekolah Luar Biasa (SLB) Pelita Hati di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Minggu.

Pramono menyoroti masih minimnya fasilitas pendidikan khusus di Jakarta. Berdasarkan data dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hingga awal 2023 terdapat 89 SLB di wilayah DKI Jakarta. Dari jumlah tersebut, 13 SLB dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sedangkan 76 SLB lainnya merupakan milik swasta.

Baca juga: Pramono Janji Bangun SLB di Jakarta Utara

Namun, persebaran sekolah-sekolah tersebut belum merata di seluruh wilayah Jakarta. Salah satu contohnya adalah Jakarta Utara, yang hingga kini belum memiliki SLB.

"Di Jakarta sendiri kurang lebih ada 29 ribu anak-anak yang autisme. Dan hampir setiap kota itu belum semuanya ada SLB untuk autisme dan sekolah untuk disabilitas. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang akan kami beri atensi," tambah Pramono.

Harapan untuk Masa Depan Profesional Anak Disabilitas

Menanggapi rencana pembuatan Pergub ini, Kepala SLB Pelita Hati, Sri Utami Sudarsono, mengaku sangat mengapresiasi langkah tersebut. Namun, ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga memperhatikan masa depan anak-anak disabilitas di dunia kerja.

"Satu lagi yang mungkin harus dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana imbauan dari undang-undang di tenaga kerja bahwa satu persen dari karyawan mereka di instansi swasta dan di instansi pemerintah sebanyak dua persen adalah teman-teman atau anak-anak disabilitas," katanya.

Sri Utami menegaskan bahwa aturan tersebut hingga kini belum sepenuhnya terealisasi.

"Jadi anak-anak kami tak tahu harus bekerja di mana," lanjutnya.

Melalui rencana Pergub ini, diharapkan tidak hanya akses pendidikan yang semakin inklusif, tetapi juga terbuka lebih banyak peluang kerja bagi para penyandang disabilitas di Jakarta.

(Sumber: Antara)