Tito Karnavian: Anggaran Kemendagri Tahun 2025 Diefisiensi hingga 50 Persen

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan bahwa pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2025 mengalami efisiensi signifikan, menyusul diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Tito menjelaskan bahwa pagu awal anggaran Kemendagri sebesar Rp4.792.328.518.000, kemudian dilakukan efisiensi hingga tersisa Rp2.038.635.518.000. "Dari total pagu awal Rp4,7 triliun, efisiensinya sekitar 57,46 persen, sehingga sisa pagu Kemendagri Rp2 triliun lebih atau 42,54 persen," ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2025.

Menindaklanjuti Inpres yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, Tito mengungkapkan bahwa Kemendagri telah melakukan simulasi efisiensi terhadap 16 item dalam anggaran tahun 2025.

"Supaya bisa masuk di pagu Rp2,038 triliun tersebut, kami buatkan exercise dengan pedoman efisiensinya di 16 item ini," jelasnya.

Baca juga: Wamendagri: KPK Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah

Berikut rincian efisiensi pada 16 item anggaran Kemendagri:

• 1. Alat tulis kantor: 90%
• 
  2. Kegiatan seremonial: 56,9%
• 
  3. Rapat, seminar, dan sejenisnya: 45%
• 
  4. Kajian dan analisis: 51,5%
• 
  5. Diklat dan bimtek: 29%
• 
  6. Honor output kegiatan dan jasa profesi: 40%
• 
  7. Percetakan dan souvenir: 75,9%
• 
  8. Sewa gedung, kendaraan, peralatan: 73,3%
• 
  9. Lisensi aplikasi: 21,6%
• 
  10. Jasa konsultasi: 45,7%
• 
  11. Bantuan pemerintah: 16,7%
• 
  12. Pemeliharaan dan perawatan: 10,2%
• 
  13. Perjalanan dinas: 53,9%
• 
  14. Peralatan dan mesin: 28%
• 
  15. Infrastruktur: 34,3%
• 
  16. Belanja lainnya: 59,1%

Efisiensi Anggaran BNPP Capai 56,45 Persen

Selain Kemendagri, Tito yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memaparkan bahwa pagu anggaran BNPP tahun 2025 juga mengalami pemangkasan. Anggaran awal sebesar Rp267.135.531.000 dikurangi menjadi Rp150.800.000.000. "Efisiensinya sebesar 56,45 persen. Ini yang dimanfaatkan BNPP, dan sedang diexercise lebih rinci lagi," kata Tito.

Optimalisasi Target Meski Ada Pemangkasan
Tito menegaskan bahwa meskipun efisiensi dilakukan secara besar-besaran, target dan kinerja Kemendagri serta BNPP tetap menjadi prioritas. "Prinsipnya, hal-hal yang basic untuk menjalankan program Kemendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah tetap bisa berjalan," ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa operasional pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) tidak akan terdampak signifikan. "Untuk BNPP, belanja pegawai dan operasional pos lintas batas negara di 15 titik tetap berjalan," tegas Tito.

Lebih lanjut, Tito menyebut proses efisiensi masih terus berlangsung. "Kami terus melakukan penyesuaian dan menyisir setiap komponen anggaran untuk memastikan efisiensi maksimal, dengan patokan pada 16 item yang menjadi pedoman dari Kemenkeu," tutupnya.

(Sumber: Antara)