Duduk Perkara Kasus Penggusuran Rumah Cluster Setia Mekar Residence 2 di Bekasi

Ntvnews.id, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Cikarang Kelas II melaksanakan penggusuran terhadap 27 bidang tanah yang berlokasi di Perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis, 30 Januari 2025.

Tindakan ini didasarkan pada gugatan Nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS yang ditetapkan pada 25 Maret 1997. Dalam pelaksanaannya, pengadilan mengeksekusi tanah, ruko, serta warung dengan luas mencapai 3.100 meter persegi. Nah, berikut duduk perkara kasus tersebut.

Duduk Perkara

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2 sempat mengadakan aksi protes untuk menolak eksekusi rumah mereka oleh Pengadilan Negeri (PN) Cikarang yang dijadwalkan pada Kamis, 30 Januari 2025 lalu.

Tangis Pilu Warga Pecah Saat Lihat Eksekusi Paksa Penggusuran di Tambun Bekasi (Tangkapan Layat)

Sementara itu, salah seorang penghuni perumahan tersebut menjelaskan bahwa mereka menolak untuk dilakukan penggusuran. Bukan tanpa alasan, sebagian besar warga sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas properti mereka.

“Saya dapat menjelaskan di sini bahwa kami membeli unit rumah ataupun ruko di situ (Cluster Setia Mekar Residence 2) ada alasan yang di mana itu punya sertifikat,” kata Bari seperti dilansir dari akun Instagram @bekasi.kita pada Senin, 3 Februari 2025.

Bari menyatakan bahwa dirinya dan warga lain membeli unit properti di Cluster Setia Mekar Residence 2 dengan alasan bahwa properti tersebut memiliki sertifikat. Selain itu, warga yang belum memiliki SHM masih melakukan proses pembayaran rumah melalui sistem KPR.

Proses pembelian pun dilakukan dengan prosedur yang benar, termasuk pengecekan status tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa atau terblokir.

Penggusuran Cluster Setia Mekar Residence 2 Tambun Bekasi (Instagram)

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian warga, termasuk dirinya, telah melakukan pengecekan ke BPN sebelum membeli properti tersebut, dan hasilnya menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah serta sertifikatnya tidak terblokir.

Namun, setelah hampir dua tahun menempati rumah mereka, warga dikejutkan dengan pemberitahuan dari Ketua RT pada Rabu, 18 Desember 2024, mengenai rencana eksekusi yang akan dilakukan oleh PN Cikarang pada 30 Januari 2025.

Ketika dilakukan mediasi, warga yang merasa dirugikan mengungkapkan bahwa mereka diminta membayar Rp 4 juta per meter sebagai bentuk penyelesaian dengan pihak pemenang dalam perkara hukum tersebut.

Bari menuturkan bahwa pembayaran tersebut ditujukan kepada pihak pemenang berdasarkan putusan pengadilan, meskipun dirinya dan warga lainnya tidak pernah terlibat dalam sengketa hukum dan tidak mengetahui duduk perkara kasus tersebut.

“Padahal kami tidak pernah bertarung dan kami tidak tahu duduk perkaranya, poin yang berdasarkan keterangan yang kami terima dari hakim itu keputusan itu dimenangkan oleh atas nama Nyi Mimi Jamilah berdasarkan keterangan yang kami terima,” ucapnya.