Mochammad Afifuddin Resmi Jabat Ketua KPU RI (deras.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 mencapai 71,39 persen untuk pemilihan gubernur (pilgub), 74,41 persen untuk pemilihan bupati (pilbup), dan 67,74 persen untuk pemilihan wali kota (pilwalkot).
"Rata-rata tingkat partisipasi pemilih nasional pemilihan serentak tahun 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebanyak 71,39 persen di 37 provinsi," kata Afifuddin dalam Rapat Kerja yang digelar Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 3 Febuari 2025
Baca juga: Soal Gugatan Hasil Pilgub Jatim ke MK, Ini Respons Khofifah
"Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati sebesar 74,41 persen di 415 kabupaten dan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebesar 67,74 persen di 93 kota," sambung dia.
Ia menyebutkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 menurun dibandingkan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024.
Karena itu, hal ini menjadi perhatian penting bagi penyelenggara pemilu di masa depan.
"Kalau kita mengacu pada hasil pilpres, partisipasi pilpres dan DPR/DPD, rata-ratanya di 81 persen. Ini menjadi catatan buat kita semua," ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti berbagai tantangan dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satunya adalah jadwal yang terlalu berdekatan dengan Pemilu 2024.
"Tahapan pemilu serentak belum selesai secara keseluruhan, kita harus berjibaku dengan tahapan pilkada yang sudah di-kick off, sudah dimulai dan ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang kita lakukan terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota," jelas Afifuddin.
Baca juga: Ketua KPU Banten Terima Audiensi Nusantara TV
Dilanjutkan faktor cuaca juga menjadi kendala lain. Ia menjelaskan bahwa kondisi cuaca pada bulan November cenderung tidak menentu, sehingga mempengaruhi distribusi logistik.
Terdapat tantangan lainnya adalah masa jabatan anggota KPU di daerah yang berakhir menjelang pelaksanaan pemungutan suara. Meski demikian, Pilkada tetap dapat berlangsung dengan lancar.
"Tentu ini juga berkontribusi terhadap situasi konsolidasi di internal dan seterusnya, meskipun bisa kita siapkan semua. Jadi pada intinya beban kerja penyelenggara jadi lebih berat," tuturnya.
Menurutnya, tahun 2024 adalah tahun politik di mana masyarakat masih terpengaruh oleh isu-isu dari pemilu nasional, termasuk pilpres dan pileg. Situasi ini turut memanaskan atmosfer pilkada serta meningkatkan penyebaran hoaks di media sosial.
"Perlu upaya masif untuk memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat," pungkas Afifuddin.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
