Anggaran OIKN Tak Dipangkas, Disebut Bisa Bertambah!

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa anggaran OIKN tahun ini tidak akan mengalami pemangkasan. Namun, ia akan mengirimkan surat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Dengan demikian, alokasi anggaran untuk OIKN tetap sebesar Rp6,3 triliun, sesuai dengan persetujuan Presiden Prabowo, ditambah dengan Rp8,1 triliun.

"Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 2025 itu dibuat sebelum ratas (rapat terbatas) IKN pada 21 Januari. Jadi, nanti kami akan mengirim (surat). Kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun," kata Basuki saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025.

Baca Juga: Pemerintah Tunda Pemindahan ASN ke IKN, Wamen PU Bilang Begini

Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi.

Rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya mengenai IKN yang diselenggarakan di Kantor Presiden pada 21 Januari 2025. Selain itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga ikut serta dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar tiga jam.

"Tadi kami juga sampaikan kepada beliau (Presiden), kebetulan ada Mensesneg, dijawab bahwa itu akan segera disesuaikan," ujar Basuki, menegaskan bahwa anggaran OIKN tahun ini akhirnya tidak akan dipangkas.

Sebelumnya, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 sempat berdampak pada anggaran OIKN, dengan rencana pemangkasan sebesar Rp4,8 triliun. Namun, setelah rapat hari ini, Basuki memastikan bahwa pemangkasan tersebut dibatalkan.

Baca Juga: Basuki Ungkap Presiden Prabowo Tergetkan IKN di Tahun 2028 Jadi Ibu Kota Politik

Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk OIKN pada tahun ini mencapai Rp14,4 triliun, sebagai bagian dari Rp48,8 triliun yang telah dialokasikan oleh Presiden untuk pembangunan IKN selama periode 2025–2029.

Dalam kesempatan yang sama, Menko AHY kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui anggaran IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2029. "Ini tentu nanti digunakan sesuai dengan per tahapan dan juga rencana yang ditetapkan sejak awal," ujarnya.

Selain membahas anggaran, rapat terbatas kali ini juga menyoroti desain kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.

"Jadi, ada beberapa penyesuaian yang mesti membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun," kata Menko AHY.

Dalam hal desain kawasan legislatif di IKN, Basuki menjelaskan bahwa Presiden telah menyetujui rancangan yang diajukan oleh Kepala OIKN dan timnya.

"Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya, dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan, dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko (AHY),” ungkapnya.