Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, memberikan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengelolaan ketahanan pangan nasional dalam pertemuan mereka di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 4 Feberuari 2025.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
"Pak JK memberi masukan, karena beliau banyak pengalaman, memberi masukan bagaimana ke depan, bagaimana serap gabah, bagaimana dulu revolusi hijau, bagaimana Bimas memberi masukan. Dan itu adalah masukan yang baik untuk kami," kata Mentan Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025.
Baca Juga: Presiden Prabowo Instruksikan Reformasi Subsidi LPG
Dalam diskusi tersebut, Presiden Prabowo juga membahas strategi pemerintah untuk mengamankan lonjakan produksi beras nasional serta memastikan kestabilan harga menjelang bulan Ramadan.
Mentan Amran menyebutkan bahwa produksi beras pada kuartal pertama 2025 mengalami peningkatan signifikan, di mana Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa hingga Maret, total produksi beras telah mencapai 8 juta ton.
Lebih lanjut, produksi beras hingga April diperkirakan mencapai 13-14 juta ton. Dengan surplus yang besar ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Bulog untuk mempercepat penyerapan gabah guna menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Baca Juga: Dasco: Pengecer Dilarang Jual Gas 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo
"Sekarang ini, posisi hari ini rata-rata harga seluruh Indonesia itu di bawah HPP. Tetapi kalau kita bedah per provinsi, itu 70 persen provinsi itu harga gabah di bawah HPP, kemudian kurang lebih 30 persen di atas HPP," ujar Mentan.
Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah telah mengambil langkah cepat dengan mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog tanpa bunga.
Mentan juga menekankan bahwa Presiden Prabowo menilai masa panen padi yang berlangsung pada Februari hingga April merupakan kesempatan penting yang tidak boleh terlewatkan.
"Kebijakan, inpres dan seterusnya sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal mengeksekusi program ini. Tidak ada alasan," tegas Arman.