Elon Musk Digugat ke Pengadilan, Kenapa?

Ntvnews.id, Washington DC - Miliarder Amerika Serikat (AS) dan orang kepercayaan Presiden Donald Trump, Elon Musk, menghadapi gugatan di pengadilan federal setelah mengambil alih kendali sistem pembayaran Departemen Keuangan AS. Gugatan tersebut menuduh Musk memperoleh akses secara ilegal terhadap data pribadi jutaan warga AS.

Sebagai salah satu individu terkaya di dunia, Musk memimpin upaya pemotongan anggaran federal di bawah pemerintahan Trump melalui lembaga yang dikenal sebagai Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE).

Dilansir dari AP, Rabu, 5 Februari 2025, gugatan terhadap Musk diajukan oleh sejumlah serikat pekerja dan kelompok advokasi di pengadilan federal Washington DC.

Baca Juga: PM Prancis: Elon Musk Ancaman Bagi Demokrasi

Gugatan tersebut meminta hakim federal menetapkan bahwa tindakan Musk dan DOGE dalam memperoleh informasi pribadi wajib pajak adalah ilegal, serta menginstruksikan Departemen Keuangan untuk mencegah akses tersebut.

"Mereka yang memberikan informasi kepada pemerintah federal tidak seharusnya dipaksa untuk membagikannya kepada Elon Musk atau DOGE," demikian isi gugatan tersebut.

"Undang-undang federal dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak perlu melakukan hal itu," lanjut dokumen gugatan.

Menanggapi hal ini, Musk dalam pernyataannya melalui media sosial X pada Senin (3/2) mengatakan, "Satu-satunya cara untuk menghentikan penipuan dan pemborosan dana publik adalah dengan menelusuri alur pembayaran dan menghentikan transaksi mencurigakan untuk ditinjau."

"Tentu saja, hal ini membuat mereka yang selama ini mendapat manfaat dari pembayaran palsu menjadi marah. Sangat disayangkan," tambah Musk.

Sistem pembayaran Departemen Keuangan AS yang sangat ketat mengelola aliran dana pemerintah, termasuk pembayaran sebesar US$6 triliun per tahun untuk Jaminan Sosial, Medicare, gaji pegawai federal, serta berbagai pengeluaran penting lainnya.

Menurut dokumen gugatan, pengambilalihan sistem pembayaran oleh Musk dan DOGE mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Seorang pejabat karier di Departemen Keuangan yang menolak memberikan akses kepada DOGE dikenakan sanksi cuti administratif sebelum akhirnya memilih pensiun.

Baca Juga: SEC Gugat Elon Musk Atas Dugaan Manipulasi Saham Twitter

Dalam gugatan disebutkan bahwa pemberian akses terhadap informasi pribadi kepada individu yang berafiliasi dengan DOGE membuat masyarakat kehilangan jaminan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang federal.

Majalah Wired melaporkan bahwa Musk menempatkan pegawai muda DOGE, yang direkrut dari perusahaannya sendiri, di posisi penting dalam pemerintahan. Para pegawai berusia 19-24 tahun tersebut juga ditempatkan di Kantor Manajemen Personalia Federal AS, yang menangani sumber daya manusia pegawai federal.

Selain memicu gejolak di Departemen Keuangan AS, Musk juga menuai kontroversi dengan menyebut Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) sebagai "organisasi kriminal" dan mengumumkan pembubarannya, yang menyebabkan pemecatan sejumlah pejabat tinggi AS.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran atas kekuasaan besar yang diberikan Trump kepada Musk, yang bukan merupakan pejabat federal atau pejabat terpilih.

Politikus Partai Demokrat menuduh adanya perebutan kekuasaan yang melanggar konstitusi oleh Trump dan Musk. Senator Demokrat Elizabeth Warren dari Komisi Perbankan Senat mengecam langkah Musk sebagai tindakan "sangat berbahaya" yang dapat mengancam stabilitas ekonomi.

Saat ditanya mengenai hal ini di Ruang Oval Gedung Putih pada Senin, 3 Februari 2025, Trump berusaha meredakan kritik dengan menyatakan bahwa Musk tidak akan bertindak tanpa persetujuan darinya.

"Elon tidak dapat dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami," ujar Trump.

"Kami akan memberinya izin jika diperlukan, dan jika tidak diperlukan, maka tidak. Tapi dia akan melapor. Ini adalah sesuatu yang sangat diyakininya dan saya terkesan," tambahnya.