Pramono Pangkas Anggaran Camilan di Pemprov DKI

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, menyatakan dukungannya terhadap upaya penghematan anggaran, termasuk dalam hal belanja camilan. Langkah ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Monggo (silakan) apa aja yang mau diefisienkan termasuk urusan snack (camilan). Saya termasuk penganut tidak makan snack banyak-banyak. Jadi bagi saya snack-nya mau dipotong, monggo," ujar Pramono saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Pramono menegaskan bahwa dirinya bersama wakil gubernur terpilih, Rano Karno, sepenuhnya mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat.

"Jadi intinya semangat untuk efisiensi itu adalah semangat yang saya dan Bang Doel pasti akan dukung sepenuhnya," tambahnya.

Baca juga: Pramono Bakal Buat Pergub Untuk Pendidikan Anak Disabilitas

Sebagai bagian dari upaya efisiensi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap anggaran belanja yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing unit.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien tanpa mengorbankan program-program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ahok, Anies Baswedan hingga Pramono Anung Kumpul di Balai Kota (NTVNews.id/ Adiansyah)

"Kami nanti memetakan pos-pos mana yang memang bisa diefisienkan atau di-refocusing (fokuskan lagi) yang tadinya mungkin tidak begitu optimal," jelas Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, dalam pernyataannya sebelumnya.

Teguh juga menambahkan bahwa pemetaan anggaran ini diharapkan dapat mendukung program strategis gubernur dan wakil gubernur terpilih, serta program prioritas Pemerintah Pusat yang belum teranggarkan.

Baca Juga: Pramono Bakal Buat Pergub Untuk Pendidikan Anak Disabilitas

Adapun efisiensi belanja yang diterapkan meliputi beberapa aspek, di antaranya pengurangan anggaran untuk konsumsi makanan dan minuman, penghematan 50 persen untuk biaya perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri, serta pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Selain itu, efisiensi juga diterapkan pada belanja pendukung yang tidak menghasilkan output terukur dalam belanja operasional. Kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga juga menjadi bagian dari strategi ini, termasuk penyesuaian anggaran APBD Tahun 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah. (Sumber: Antara)