Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Vicky Prasetyo Terkait Pilkada Pemalang 2024

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 5 Feb 2025, 17:26
thumbnail-author
Adiansyah
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menolak gugatan sengketa Pilkada Pemalang 2024 yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang, Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi. Permohonan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima karena melewati batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang yang digelar di Gedung I MK, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025 menegaskan bahwa perkara dengan nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

Hal ini dikarenakan pengajuan gugatan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.

Menurut aturan yang berlaku, sengketa hasil pemilihan kepala daerah harus diajukan dalam waktu tiga hari kerja setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil resmi perolehan suara.

Namun, KPU Kabupaten Pemalang menetapkan hasil Pilkada pada 3 Desember 2024, sedangkan gugatan dari pasangan Vicky-Suwendi baru diajukan pada 6 Desember 2024, yang berarti telah melewati batas waktu yang ditentukan.

"Maka, eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain, kedudukan hukum, pokok permohonan pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya," jelas Suhartoyo.

Vicky Prasetyo <b>(Instagram)</b> Vicky Prasetyo (Instagram)

Sebelumnya, pasangan Vicky-Suwendi mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses Pilkada Pemalang 2024. Salah satu tudingan yang mereka sampaikan adalah adanya kotak suara yang disimpan di dalam toilet KPU Kabupaten Pemalang saat proses penghitungan suara berlangsung.

"Pada saat perhitungan suara berlangsung, ditemukan beberapa kotak suara di dalam toilet KPU Kabupaten Pemalang yang disimpan seperti hendak dimusnahkan," ucap kuasa hukum Vicky-Suwendi, Marloncius Sihaloho.

Selain itu, pasangan ini juga menuding adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Anom Widiyantoro dan Nurkholes. Menurut mereka, kubu lawan membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebelum hari pemilihan sebagai bentuk suap untuk memenangkan suara.

Berdasarkan berbagai dalil yang diajukan, Vicky-Suwendi meminta MK untuk membatalkan hasil Pilkada Pemalang 2024 serta memerintahkan pemilihan ulang dengan sistem yang lebih transparan dan jujur. Namun, dengan ditolaknya gugatan ini, maka hasil Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pemalang tetap sah dan berlaku.

Putusan MK ini menutup peluang bagi pasangan Vicky-Suwendi untuk mengajukan banding atau gugatan ulang, mengingat batas waktu pengajuan sengketa sudah berlalu. Dengan demikian, Pilkada Pemalang 2024 tetap berjalan sesuai hasil yang telah diumumkan oleh KPU.

(Sumber Antara)

x|close