Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025. (Biro Pers Sekretariat Presiden)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak akan mempengaruhi pelayanan bagi masyarakat.
Oleh karena itu, menurut Budi, pemotongan anggaran di Kemenkes difokuskan pada hal-hal yang bersifat seremonial.
"Kita yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong 50 persenan, itu sudah kita potong," ujar Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 5. Februari 2025.
Baca Juga: Menkes Budi Bahas Program Cek Kesehatan Gratis dengan Prabowo, Mulai Berjalan 10 Februari
Berdasarkan data pemerintah, anggaran Kementerian Kesehatan untuk tahun 2025 sebesar Rp105,7 triliun, dan sesuai dengan kebijakan efisiensi, Budi menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp19 triliun.
Sebagai contoh, Budi mengungkapkan bahwa salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan adalah pengurangan biaya perjalanan dinas.
"Eselon I terbangnya jangan pakai business class deh gitu kan, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan, kalau perlu menterinya juga naiknya Citilink jadi enggak ada business class-nya. Kalau menterinya di ekonomi kan nggak enak yang di business class, ya udah kita pakai Citilink aja biar lebih murah. Nah itu ngak apa-apa juga sih," kata Budi.
Secara keseluruhan, ia menilai bahwa efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga merupakan langkah positif, terutama dalam menghemat pengeluaran untuk kegiatan yang tidak terlalu esensial.
Sementara itu, program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti pemeriksaan kesehatan gratis, justru akan disesuaikan agar tetap berjalan dengan baik dan dananya mencukupi.
Baca Juga: BPJS Tak Bisa Cover Semua Penyakit, Menkes Budi: Tambah Asuransi Swasta
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara resmi menerbitkan Inpres 1/2025, yang menetapkan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Secara rinci, anggaran kementerian dan lembaga (K/L) dipangkas sebesar Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) dikurangi sebesar Rp50,59 triliun.
Dalam kesempatan lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggagas kebijakan efisiensi anggaran agar kas negara dapat dialokasikan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menyebutkan beberapa contoh program yang dimaksud, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta peningkatan sektor kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
