Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang melakukan korupsi dan berupaya menghambat keberhasilan program pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam 100 hari pertama kepemimpinannya bersama Kabinet Merah Putih (KMP), Prabowo telah berulang kali menegaskan pentingnya menjaga pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
"100 hari pertama saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh saya akan tindak. Jangan kira kami-kami ini bodoh," ujar Presiden Prabowo Subianto di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025 malam.
Baca Juga: Antara Bahlil, Elpiji 3 Kilo, dan Perintah Prabowo
Sebagai Kepala Negara, Prabowo menyadari adanya pihak-pihak yang menentang serta mencemooh kebijakan yang disusun oleh Kabinet Merah Putih. Bahkan, ia melihat adanya upaya untuk menggagalkan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selama 100 hari kerja awal, Prabowo memilih untuk diam dan lebih banyak mengajak para anggota kabinet melakukan refleksi serta koreksi terhadap kinerja mereka.
Ia lebih memilih untuk fokus dalam mendorong keberhasilan program kesejahteraan rakyat. Namun, jika masih ada pihak yang melakukan korupsi hingga menghambat jalannya program tersebut, Prabowo tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas.
"Jadi, saudara-saudara, 100 hari pertama kami akan baik dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi membersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan," katanya.
Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmennya dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, termasuk dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, 7 November 2025.
Baca Juga: Prabowo Bakal Hadiri Resepsi Harlah NU Ke-102 di Istora Malam Ini
Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa ada empat ancaman utama yang menghambat kemakmuran Indonesia, yaitu judi daring (online), narkoba, penyelundupan, dan korupsi.
Prabowo juga menyebutkan potensi kebocoran keuangan negara akibat berbagai faktor tersebut, termasuk kerugian Rp981 triliun akibat judi daring, Rp110,47 triliun dari aktivitas pertambangan ilegal, serta kebocoran APBN yang mencapai Rp110,47 triliun setiap tahun.
Oleh karena itu, menurut Presiden, agar Indonesia dapat mencapai kemakmuran, keempat masalah tersebut harus ditangani dengan serius dalam pemerintahannya.